SERANG – Halte Trans Banten yang persis didepan kantor gubernur Banten ditemukan dalam kondisi kumuh dan dipenuhi sampah. Kondisi halte yang semestinya menunjang pelayanan transportasi publik itu memunculkan pertanyaan mengenai tanggung jawab Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Banten dalam menjaga kebersihan dan pemeliharaannya.
Penelusuran NasionalXpos terhadap data pengadaan Dishub Provinsi Banten Tahun Anggaran 2026 menemukan paket pembangunan satu unit Halte Bus Type I berukuran 5 x 2 meter dengan nilai kontrak Rp309.730.599. Paket tersebut menjadi salah satu objek penelusuran anggaran pembangunan fasilitas halte di lingkungan Dishub Banten.
Paket dengan kode RUP 67376158 dan nomor paket 11028819000 itu dikerjakan CV Nurbuat. Sementara jasa konsultansi pengawasan tercatat atas nama Rizky Firdaus dengan nilai kontrak Rp12,7 juta.
Berdasarkan uraian paket, halte tersebut memiliki luas lantai 10 meter persegi. Jika dibandingkan dengan nilai kontraknya, biaya pembangunan setara Rp30,97 juta per meter persegi.
Angka tersebut masih perlu diuji melalui dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB), spesifikasi material, pekerjaan struktur, atap, fasilitas pendukung, dan rincian volume pekerjaan.
Sementara itu, berdasarkan pengamatan langsung dan dokumentasi tim redaksi di sejumlah titik halte Trans Banten, terlihat sampah berserakan di area fasilitas penumpang. Kondisi tersebut sebelumnya juga telah diberitakan NasionalXpos.
Temuan kondisi halte di lapangan inilah yang kemudian mendorong penelusuran terhadap anggaran pembangunan dan pemeliharaan fasilitas halte di lingkungan Dishub Banten.
Data pengadaan TA 2025 menunjukkan, Pemprov Banten pernah mengalokasikan anggaran khusus untuk pembangunan halte baru sekaligus pemeliharaan halte eksisting.
Pembangunan halte baru di empat lokasi tercatat senilai Rp553,02 juta melalui CV Muara Kontraktor. Pemeliharaan halte di Wilayah Kerja Pelayanan (WKP) II mencapai Rp179,84 juta melalui CV Nurbuat.
Sementara pemeliharaan halte di WKP I dan III tercatat senilai Rp110,26 juta melalui PT Karisma Multi Arta Jaya.
Jika dijumlahkan, ketiga paket tersebut mencapai Rp843,12 juta. Anggaran itu mencakup pembangunan halte baru dan pemeliharaan halte yang telah tersedia pada TA 2025.
Dalam penelusuran 74 paket pengadaan Dishub Provinsi Banten TA 2026, redaksi belum menemukan paket dengan uraian khusus pemeliharaan atau rehabilitasi halte Trans Banten eksisting.
CV Nurbuat yang tercatat mengerjakan pemeliharaan halte WKP II pada 2025 juga kembali tercatat sebagai pelaksana pembangunan halte pada 2026. Perbedaan lingkup kedua pekerjaan tersebut menjadi bagian dari penelusuran redaksi.
NasionalXpos masih menelusuri RAB, spesifikasi teknis, gambar perencanaan, rincian volume pekerjaan, serta daftar lokasi halte dalam paket pembangunan 2026. Penelusuran juga mencakup inventaris halte lama dan realisasi kegiatan pemeliharaan sepanjang tahun anggaran berjalan.
Hingga berita ini disusun, Dishub Provinsi Banten belum memberikan tanggapan mengenai rincian biaya pembangunan halte, dasar penetapan nilai kontrak, penganggaran pemeliharaan, serta pihak yang bertanggung jawab atas kebersihan halte Trans Banten.










