NASIONALXPOS.CO.ID, BLORA – Pemerintah Kabupaten Blora mengambil langkah cepat terkait kasus dugaan keracunan makanan massal yang dialami puluhan siswa di beberapa sekolah. Operasional dapur Makanan Bergizi Gratis (MBG) pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) resmi dihentikan sementara oleh Badan Gizi Nasional (BGN).
Wakil Bupati Blora sekaligus Ketua Satgas MBG, Sri Setyorini, menegaskan penghentian sementara dilakukan hingga hasil investigasi dan uji laboratorium rampung.
“SPPG bersangkutan dihentikan sementara per 28 November sampai hasil laboratorium keluar,” tegas Sri, Kamis (28/11).
Sri menjelaskan bahwa Satgas MBG telah menggelar rapat koordinasi untuk mengevaluasi pelaksanaan MBG sekaligus memastikan keamanan makanan bagi pelajar. Ia menegaskan bahwa meski terjadi insiden, program MBG masih sangat dibutuhkan sebagai penopang gizi siswa.
“Kami melihat MBG ini tetap diinginkan oleh siswa. Namun setiap ada laporan, selalu kami evaluasi dan tindak lanjuti ke provinsi,” ujarnya.
Sri juga mengapresiasi respons cepat tenaga kesehatan dalam penanganan para siswa yang terdampak.
“Kami berterima kasih kepada DKK yang langsung bergerak. Satgas juga sudah turun melakukan investigasi lapangan,” ungkapnya.
Sekretaris Dinas Kesehatan Daerah (Dinkesda) Kabupaten Blora, Nur Betsia Bertawati, mengungkapkan data penanganan terbaru.
“Total diduga keracunan tercatat 122 kasus. 117 dirawat jalan dan 5 menjalani rawat inap. Saat ini masih dirawat 3 pasien di RS DKT dan RSUD dr. Soetijono,” jelasnya.
Tim Dinkesda juga telah melakukan penyelidikan epidemiologi dan pemeriksaan langsung di SPPG. Sampel makanan dikirim ke Laboratorium Kesehatan (Labkes) Semarang untuk uji mikrobiologi.
“Hasil pemeriksaan laboratorium diperkirakan keluar sekitar satu minggu,” katanya.
Dinkesda mengimbau masyarakat tetap tenang dan menunggu hasil resmi pemeriksaan. Temuan tersebut nantinya menjadi dasar menentukan penyebab pasti insiden keracunan.
Dengan dihentikannya sementara operasional dapur SPPG, Pemkab Blora memastikan fokus utama adalah evaluasi total, pengetatan standar keamanan pangan, serta mencegah kejadian serupa terulang. (Riyan)
