Banten, NasionalXpos.Co.Id – Aktivis dan penggiat sosial Ibnu Jandi menilai langkah Pemerintah Provinsi Banten menonaktifkan Kepala SMAN 1 Cimarga, Dini Fitriani, sebagai tindakan gegabah dan tidak mendidik.
Keputusan itu dinilai mencoreng wibawa kepala sekolah serta melemahkan posisi guru dalam menegakkan kedisiplinan di lingkungan pendidikan.
Kasus ini bermula saat Dini Fitriani menegur seorang siswa yang diduga merokok di area sekolah pada Jumat (10/10/2025).
Teguran keras itu berujung pada tindakan menampar siswa, yang kemudian memicu protes dari ratusan siswa hingga berujung aksi mogok belajar.
Pemerintah Provinsi Banten kemudian menonaktifkan sang kepala sekolah untuk meredam situasi.
Namun, menurut Ibnu Jandi, keputusan tersebut justru salah arah.
“Menampar anak didik yang ketahuan merokok di lingkungan sekolah bukan kekerasan, tapi bagian dari pendidikan karakter, kedisiplinan, dan pembentukan kepribadian siswa agar tahu tata tertib, etika, dan adab di sekolah,” tegas Ibnu Jandi, Rabu (15/10/2025).
Ia menilai, jika tindakan tegas seperti itu dianggap salah, maka para guru akan kehilangan wibawa dan rasa aman dalam mendidik.
“Kalau kebijakan Gubernur Banten ini dibenarkan, maka para kepala sekolah dan guru akan gagap serta merasa terancam ketika menegur siswa yang melanggar etika dan tata tertib. Dunia pendidikan akan kehilangan marwahnya,” ujarnya.
Lebih jauh, Ibnu Jandi menyoroti dampak luas dari kebijakan tersebut yang dinilainya berpotensi merusak tatanan pendidikan di Banten.
“Kalau siswa yang melanggar aturan dibela, sementara guru yang menegakkan disiplin dihukum, maka Gubernur Banten yang justru perlu dididik. Ini logika terbalik yang berbahaya bagi masa depan pendidikan,” kritiknya tajam.
Ibnu Jandi juga memperingatkan potensi gejolak lebih besar jika kebijakan seperti ini terus dibiarkan.
“Bagaimana kalau para kepala sekolah dan guru di Banten melakukan aksi mogok karena merasa tidak dilindungi oleh pemerintah? Siapa yang rugi? Anak-anak Banten sendiri,” pungkasnya. (Hadi)
