NASIONALXPOS.CO.ID, KOTA TANGERANG– Publik Kota Tangerang dikejutkan oleh besarnya alokasi anggaran untuk konsumsi di lingkungan Kecamatan Tangerang pada tahun anggaran 2025.
Data dari Rencana Umum Pengadaan (RUP) menunjukkan tiga paket pengadaan konsumsi dengan total nilai lebih dari Rp619 juta, yang sebagian besar diperuntukkan untuk makanan dan minuman rapat
Paket terbesar, Makanan dan Minuman Rapat (Kode RUP 60806467), dialokasikan sebesar Rp513.490.000, terdiri dari APBD Rp457.277.500 dan APBD Perubahan Rp56.212.500.
Paket ini diperuntukkan untuk seluruh kegiatan rapat kecamatan sepanjang tahun. Jika dibagi rata untuk 12 bulan, biaya ini mencapai sekitar Rp42,8 juta per bulan, atau sekitar Rp850.000 per peserta bila satu rapat dihadiri 50 orang.
Selain itu, paket Belanja Natura dan Pakan-Natura (Kode RUP 54756862) senilai Rp97.699.200 dan paket Belanja Makanan Kue Kering (Kode RUP 54424725) sebesar Rp8.107.200 menambah total anggaran konsumsi kecamatan menjadi lebih dari Rp619 juta
Lukman Azhari, pengamat pengadaan publik, menekankan pentingnya transparansi.
“Anggaran setengah miliar rupiah untuk konsumsi rapat memang besar, namun tidak berarti ada penyalahgunaan dana. Publik berhak mengetahui rincian rapat, jumlah peserta, jenis konsumsi, dan mekanisme pengadaan. Informasi ini penting agar masyarakat dapat menilai efisiensi penggunaan anggaran,” jelasnya Senin (27/10/2025).
Dokumen pendukung seperti Berita Acara Serah Terima (BAST) sampai saat ini belum dipublikasikan. Meskipun metode e-purchasing sah secara prosedur, keterbukaan informasi tetap penting untuk memastikan anggaran digunakan secara tepat dan akuntabel.
Lukman menambahkan, keterbukaan informasi dan akuntabilitas sangat penting agar masyarakat yakin bahwa anggaran publik digunakan sesuai kebutuhan, bukan untuk pemborosan atau kepentingan rutin birokrasi.
Hingga berita ini dilansir, Camat Tangerang, Yudi Pradana, belum memberikan tanggapan resmi terkait alokasi anggaran konsumsi tersebut.
Ketidakhadiran komentar resmi menimbulkan pertanyaan publik mengenai transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana ini.(din)
