NASIONALXPOS.CO.ID, JAKARTA – Dana bencana Blora yang diajukan Pemerintah Kabupaten Blora mendapat titik terang. Wakil Bupati Blora sekaligus Plh Bupati Blora, Hj. Sri Setyorini atau Budhe Rini, melakukan koordinasi langsung ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di Jakarta, Selasa (29/9/2026).
Dalam kunjungan tersebut, Budhe Rini didampingi Wakil Ketua DPRD Blora dan Sekretaris BPBD Kabupaten Blora. Rombongan diterima Direktur Rehabilitasi dan Rekonstruksi Perumahan BNPB, Brigjen TNI Mochamad Arief Hidayat, S.Sos., M.M.
Pertemuan tersebut membahas tindak lanjut usulan anggaran penanggulangan bencana, termasuk bantuan untuk kerusakan akibat bencana alam yang terjadi di Kabupaten Blora.
“Hari ini kami bersilaturahmi ke BNPB dan diterima langsung oleh Pak Direktur Rehabilitasi dan Rekonstruksi Perumahan. Kami melakukan koordinasi terkait anggaran bencana alam tahun 2025,” ujar Budhe Rini.
Menurut Budhe Rini, hasil koordinasi memberikan kepastian bahwa dana bantuan bencana yang sebelumnya diajukan Pemkab Blora ditargetkan selesai pada awal 2027.
“InsyaAllah dari kunjungan ini, kami mendapat kabar bahwa dana bantuan bencana alam yang kita ajukan waktu itu akan diselesaikan pada awal tahun 2027,” katanya.
Selain membahas anggaran, Pemkab Blora juga mengusulkan dukungan pemerintah pusat untuk memperbaiki fasilitas umum dan infrastruktur yang mengalami kerusakan akibat bencana.
Budhe Rini berharap perbaikan infrastruktur tersebut dapat memperoleh dukungan melalui APBN sehingga penanganan dampak bencana di Blora dapat segera dilakukan.
Sementara itu, Brigjen TNI Mochamad Arief Hidayat menyambut baik kunjungan jajaran Pemkab Blora. Menurutnya, koordinasi langsung antara pemerintah daerah dan pusat diperlukan agar data serta usulan bantuan dapat diverifikasi dengan baik.
“Terima kasih atas kunjungan dari Pemkab Blora. Tentunya kunjungan ini bisa saling memahami kondisi satu sama lain,” ungkapnya.
Koordinasi tersebut menjadi bagian dari upaya Pemkab Blora memastikan usulan penanganan bencana dan pemulihan infrastruktur mendapat tindak lanjut dari pemerintah pusat.
