NASIONALXPOS.CO.ID, WAMENA – Pemuda papua pegunungan menggelar orasi dalam aksi damai, dengan membentangkan spanduk protes terhadap pemerintah provinsi papua pegunungan terkait pengangkatan tenaga honorer di lingkungan pemerintahan provinsi papua pegunungan. Senin, (22/05/2023).
Sekelompok pemuda asli Papua mengkritik pemerintah provinsi papua pegunungan, hal tersebut diduga orang asli papua pegunungan tidak dilibatkan dalam setiap instansi dinas/badan untuk menjadi honorer.
Menurut jhon Tabuni “Gubernur dan Sekda harus bijak melihat hal ini, kita melihat seakan-akan ada permainan dalam perekrutan honorer ini,” ungkapnya.
Ia meminta penjabat gubernur papua pegunungan, Pj Nikolaus Kondomo dan Sekda maupun asisten satu, Demianus Wasuok Siep, bersikap adil soal honorer yang direkrut.
“Sangat tidak merata, kami honorer yang bekerja saat ini, karena yang bekerja lebih banyak non-OAP (orang asli papua) dari pada OAP, apalagi UU otonomi khusus menjamin dan membuka peluang bagi OAP di daerah otonomi baru provinsi papua pegunungan saat ini,” ucapnya lagi.
Ditambahkan olehnya, papua memiliki banyak sumber daya manusia untuk membangun daerah. Apalagi keberadaan pemekaran 4 provinsi baru bertujuan untuk mensejahterakan rakyat papua.
Lanjut singkatnya “Sekian ribu orang sudah sarjana, mau di kemanakan, jika cara pemerintah seperti ini, jika tidak percayakan untuk membangun daerah,” kata Jhon.
Hal ini dinilai, pemekaran hadir untuk mensejahterakan masyarakat asli papua. Salah satunya dengan menyediakan lapangan kerja yang seluas-luasnya bagi OAP.
“Jika masih melakukan pemerintahan di papua pegunungan bersifat dinasti dan rasis, apa untungnya kehadiran DOB bagi kami orang Papua Saat ini,” tegasnya.
Sikap pemerintah provinsi papua pegunungan yang belum memprioritaskan orang asli papua (OAP), dikhawatirkan akan semakin meningkatnya tingkat pengangguran yang terjadi di wilayah papua pegunungan bagi OAP. (Mabel)
