NASIONALXPOS.CO.ID, WAMENA —Ratusan massa masyarakat adat dari Pegunungan Tengah Wamena, aliansi suku Wio Mukoko dan masyarakat peduli lingkungan turun ke jalan menggelar aksi penolakan penempatan kantor Gubernur Provinsi Papua Pegunungan, kamis (15/6/2023).
Salah seorang perwakilan masyarakat adat Wouma, Benyamin Lagowan melalui pesan singkat kepada media Nasionalxpos.co.id mengatakan dengan tegas menolak pembangunan kantor Gubernur Papua Pegunungan.
Benyamin berpendapat upaya penempatan kantor Gubernur DOB Papua Pegunungan di lahan perkebunan masyarakat adat Wouma, Welesi, Assolokobal dan sekitarnya yang ditolak oleh masyarakat, dianggap sepihak, ilegal, paksaan dan militeristik.
“Ingat baik, bila kantor Gubernur masuk, kita akan tersingkir, hancur dan punah. Karena ini lahan perekonomian rakyat,” tegasnya.
Dirinya menyamakan dengan kondisi suku-suku di wilayah indonesia lainnya seperti suku Betawi di pusat kota Jakarta, suku Enggros, suku Tobati, suku Kayo Pulo, suku Sorong, dan suku Merauke yang tersingkir dan jadi minoritas di atas tanah air mereka.
“Orang Mukoko besok setelah kau serahkan tanahmu akan lari, tinggal dan bermukim di mana?, tidak mungkin di gunung Trikora, tidak mungkin di Kali Uwe, tidak mungkin di Kali Balim,” bebernya lagi.
“Saat ini saya dapat apa, atau dapat berapa dari menerima manfaat temporer dan serahkan lokasi,” tandas Benyamin Lagowan. (Mabel)
