Di kecamatan ini, warga meminta pemerintah mampu memberikan solusi soal permodalan usaha. Hal itu disebabkan, menjamurnya koperasi illegal dengan suku bunga yang tinggi. Sehingga, masyarakat terlilit hutang dan tidak mampu menyelesaikan masalahnya.
“Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyediakan pembiayaan yang murah dan mudah bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil dalam bentuk subsidi, penjaminan, dan pinjaman, atau pembiayaan lainnya yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Hal itu tercantum di dalam Pasal 128 ayat (1) PP 7/2021,” tandasnya. (SM)
