NASIONALXPOS.CO.ID, PANGKALPINANG – Suhu politik jelang Pilkada Ulang 2025 di Kota Pangkalpinang semakin panas. Berbagai isu mulai dimainkan untuk menggerus elektabilitas Maulan Aklil (Molen), calon petahana yang elektabilitasnya kian meroket menjelang hari pencoblosan.
Kali ini, Molen kembali menjadi sasaran serangan politik. Beredar kabar menyesatkan yang menyebutkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK tahun 2024 berkaitan dengan masa kepemimpinannya sebagai Wali Kota Pangkalpinang. Dalam narasi liar tersebut, Molen dituding bertanggung jawab atas rekomendasi pengembalian ke kas negara.
Namun, klaim tersebut dipastikan tidak benar.
Muhammad Syahrial, Inspektur Kota Pangkalpinang, menegaskan bahwa isu tersebut adalah kabar bohong yang sengaja digoreng untuk tujuan politik.
“Tidak benar informasi itu. LHP BPK yang dimaksud adalah tahun 2024 dan keluar di tahun 2025 ini, bukan masa kepemimpinan Molen. Beliau sudah berakhir menjabat pada November 2023,” terang Syahrial, Senin (18/8/2025).
Sejak tidak lagi menjabat Wali Kota Pangkalpinang pada akhir 2023, nama Molen tetap menjadi pusat perhatian. Elektabilitasnya yang terus naik jelang Pilkada membuat lawan politik diduga semakin panik.
Berbagai isu negatif, termasuk kabar bohong seputar LHP BPK ini, dinilai sebagai strategi “serangan mabok” untuk menjatuhkan pasangan calon bertagline Harmoni tersebut.
Pengamat menilai, manuver isu LHP BPK hanyalah puncak dari rentetan serangan personal terhadap Molen. Situasi ini menandakan tensi politik di Pangkalpinang kian memanas.
Isu-isu hoaks diyakini masih akan bermunculan hingga hari pencoblosan, seiring dengan ketatnya persaingan memperebutkan kursi Wali Kota Pangkalpinang. (Red)
