Ia beranggapan saat ini terjadi kecenderungan “pendelegasian tupoksi” dinas kepada CSR, misalnya kegiatan fisik, bantuan sosial, atau pembangunan infrastruktur yang tidak terdanai APBD.
“Hal itu melenceng dari esensi TJSL yang seharusnya bersifat komplementer, bukan substitusi atas tanggung jawab pemerintah,” ungkapnya.
Dengan kondisi demikian, ia berharap Forum CSR wajib untuk merekonstruksi forum tersebut dengan membentuk badan adhoc atau semi permanen setingkat UPT dengan kepemimpinan profesional dan perwakilan sektor usaha, akademisi, dan pemerintah.
“Alokasikan dukungan APBD untuk kegiatan koordinatif dan fasilitasi program,” imbuh Akhwil.
Yang tidak kalah pentingnya, Akhwil menambahkan, forum yang sat ini disebut sebut mati suri tersebut sudah sepatutnya menyusun rencana induk dengan melakukan pemetaan kebutuhan pembangunan daerah secara spasial dan sektoral.
“Sinkronkan program CSR dengan RPJMD dan Renstra Dinas, Buat prioritas wilayah dan tematik pendidikan, lingkungan, UKM, kesehatan, dan sebagainya,” ujarnya.
Dari sisi regulasi, Akhwil beranggapan pemerintah kota Tangerang juga harus melakukan penguatan peraturan walikota dengan memasukan beberapa aturan yang secara jelas menyebut mewajibkan perusahaan menyusun dan melaporkan rencana CSR tahunan.
