NASIONALXPOS.CO.ID, TEBO – Hasil verifikasi laporan masyarakat Desa Bukit Pemuatan, Kecamatan Serai Serumpun, Kabupaten Tebo, menjadi sorotan setelah muncul perbedaan keterangan antara pimpinan DPRD dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tebo terkait keberadaan dokumen hasil pemeriksaan tersebut.
Hampir lima bulan sejak laporan pertama disampaikan pada 28 April 2026, masyarakat mengaku belum mendapatkan kepastian mengenai hasil akhir verifikasi maupun langkah tindak lanjut atas sejumlah dugaan persoalan yang dikaitkan dengan Kepala Desa Bukit Pemuatan, Suferi.
Persoalan itu kembali mencuat dalam audiensi masyarakat bersama pimpinan DPRD Kabupaten Tebo di ruang kerja Wakil Ketua I DPRD Tebo, Senin (21/9/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Wakil Ketua I DPRD Tebo Ihsanuddin, S.P., menyampaikan bahwa pihak legislatif belum menerima dokumen resmi hasil verifikasi lapangan yang dilakukan tim sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pada akhir Juli 2026.
Namun, pernyataan tersebut berbeda dengan informasi dari Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Tebo, Sugiyarto, S.P.
Melalui komunikasi WhatsApp dengan pendamping masyarakat, Hamdi Zakaria, Sugiyarto menyebutkan bahwa hasil verifikasi Pemkab Tebo telah disampaikan kepada DPRD melalui surat Bupati Tebo beberapa minggu sebelumnya.
Perbedaan informasi ini memunculkan pertanyaan di tengah masyarakat. Mereka meminta DPRD dan Pemkab Tebo segera menjelaskan keberadaan dokumen tersebut, termasuk memastikan kapan dan melalui mekanisme apa hasil verifikasi disampaikan.
Dalam audiensi itu hadir Ihsanuddin, Ketua Komisi I DPRD Tebo Yuzep Herman, S.Pd.I., serta Wakil Ketua II DPRD Tebo Sahendra, S.E. Sementara masyarakat didampingi tim hukum dan advokasi, yakni Hamdi Zakaria, A.Md., C.PL., Aguswadi, C.PL., dan Ardani Zaidan, C.PL.
Hamdi Zakaria memaparkan, laporan masyarakat pertama kali disampaikan pada 28 April 2026. Selanjutnya, Komisi I DPRD Tebo menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada 25 Mei 2026, sebelum tim OPD turun melakukan verifikasi lapangan pada 28 Juli 2026.
Namun, hingga audiensi 21 September 2026, masyarakat mengaku belum mendapatkan penjelasan final mengenai hasil pemeriksaan tersebut.
Adapun sejumlah persoalan yang dilaporkan meliputi dugaan jual beli tanah restan desa tanpa izin tertulis Bupati Tebo, dugaan pembongkaran tiga bangunan yang disebut sebagai aset desa, serta persoalan penerbitan Surat Keterangan Tanah (SKT) yang menurut pelapor berada di kawasan Hutan Produksi.
Selain itu, terdapat laporan mengenai dugaan pemblokiran atau pemortalan jalan umum desa yang disebut disertai pungutan tertentu.
Seluruh persoalan tersebut masih berupa dugaan dan laporan masyarakat yang memerlukan pemeriksaan serta klarifikasi dari instansi berwenang maupun pihak yang disebutkan.
Masyarakat berharap pemerintah daerah tidak hanya menyampaikan bahwa verifikasi telah dilakukan, tetapi juga membuka hasil pemeriksaan secara jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.
Mereka meminta kepastian apakah verifikasi menemukan indikasi pelanggaran, tidak menemukan pelanggaran, atau masih membutuhkan pemeriksaan tambahan.
Sementara itu, Ihsanuddin menyampaikan DPRD akan kembali mengagendakan pertemuan dengan masyarakat setelah dokumen hasil verifikasi dari pihak eksekutif diterima secara resmi.
Kini, masyarakat Desa Bukit Pemuatan menunggu penjelasan terbuka dari DPRD dan Pemkab Tebo. Perbedaan keterangan mengenai dokumen hasil verifikasi menjadi persoalan yang perlu segera diluruskan agar penanganan laporan tidak terus berlarut-larut tanpa kepastian.
Hingga berita ini diterbitkan, belum terdapat penjelasan final mengenai status hasil verifikasi maupun keputusan tindak lanjut atas laporan masyarakat tersebut. (fa)
