Salah satu penerima bantuan, Kamdi, mengakui bahwa biaya Rp100 ribu tersebut sebelumnya sudah dimusyawarahkan bersama warga. Menurutnya, dana tersebut diperlukan untuk mempermudah proses pengurusan administrasi bantuan.
“Saya pribadi tidak keberatan. Sebelumnya sudah dimusyawarahkan. Daripada kami harus mengurus proposal sendiri yang jelas merepotkan, lebih baik kami pasrahkan kepada perangkat desa,” ungkap Kamdi.
Menanggapi berita yang beredar, Camat Ngawen, Muhamad Zaenuri menyayangkan isu pungutan ini mencuat hingga menjadi perhatian luas. Ia berharap ke depan koordinasi dan transparansi dapat ditingkatkan agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat.
“Saya sudah menerima klarifikasi dari Kepala Desa Sarimulyo. Berdasarkan pengakuan, uang tersebut tidak digunakan untuk kepentingan pribadi kepala desa maupun perangkatnya, melainkan untuk biaya administrasi. Namun, saya tetap mengingatkan agar hal-hal seperti ini tidak terulang lagi,” tegas Zaenuri.
Kapolsek Ngawen, AKP Lilik Eko Sukaryono, mengungkapkan bahwa pihaknya telah melakukan pendekatan Restorative Justice dalam menyelesaikan dugaan kasus pungutan liar ini.
“Setelah melakukan mediasi antara kepala desa dan warga, kedua belah pihak sepakat menyelesaikan masalah secara damai. Uang yang sempat dikumpulkan sudah dikembalikan. Kami pastikan situasi di Desa Sarimulyo kembali kondusif,” ujar AKP Lilik Eko Sukaryono.
Dengan adanya klarifikasi dari berbagai pihak, permasalahan pungutan ini diharapkan tidak lagi menjadi polemik di masyarakat. Bantuan rice cooker dari Kementerian ESDM pun diharapkan dapat dimanfaatkan dengan baik oleh para penerima untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. (Riyan)
