Oleh: ACH
Fenomena lembaga yang semula dikenal vokal sebagai bagian dari oposisi, namun kemudian bergeser menjadi lebih dekat dengan kekuasaan, kembali menimbulkan pertanyaan besar di tengah publik: apakah lembaga tersebut masih memiliki independensi dan integritas?
Perubahan sikap ini memunculkan beragam tafsir. Apakah langkah tersebut diambil karena penyesuaian arah kebijakan? Tekanan kekuasaan? Dorongan inisiatif internal? Atau bahkan karena insentif tertentu?
Pertanyaan-pertanyaan ini penting untuk dijawab agar masyarakat dapat memahami motivasi sejati di balik perubahan sikap suatu lembaga yang selama ini dianggap kritis dan independen.
Jika lembaga yang semula dikenal independen dan objektif kini tampak kehilangan sikap kritisnya, maka kredibilitas dan integritasnya patut dipertanyakan. Masyarakat berhak tahu: apakah ini murni transformasi nilai, atau justru bentuk kompromi?
Dalam menilai integritas sebuah lembaga, publik perlu memperhatikan sejumlah indikator penting:
- Transparansi keputusan,
- Akuntabilitas publik, dan
- Kualitas informasi yang disampaikan.
Apakah lembaga tersebut masih menyuarakan kepentingan publik secara objektif, atau justru mulai menjadi corong kekuasaan?
Jika perubahan sikap itu tidak dibarengi dengan penjelasan terbuka kepada publik, maka bukan tidak mungkin terjadi kemunduran nilai-nilai independensi, bahkan potensi kehilangan kepercayaan masyarakat secara perlahan namun pasti.
Untuk itu, masyarakat perlu kritis dan cermat dalam menyikapi pergeseran sikap lembaga-lembaga yang selama ini dipercaya. Evaluasi publik terhadap peran dan posisi lembaga tersebut sangat penting, agar tidak terjebak dalam informasi yang bias dan tidak objektif.
Integritas bukan hanya soal posisi, tapi juga konsistensi.
Dan ketika konsistensi mulai luntur, maka saatnya publik bertanya:
masihkah lembaga itu layak dipercaya?
