“Kami juga menilai aneh jika siswa yang tidak ikut kegiatan justru diminta membayar. Itu hal yang janggal dan tidak bisa dibenarkan,” tambahnya.
Yudi juga menyarankan agar pihak sekolah , penyelenggara, orang tua siswa dan travel segera mengadakan pertemuan yang dimediasi komite sekolah secara resmi, guna menyelesaikan masalah secara terbuka dan adil.
“Pihak sekolah tidak bisa lepas tangan. Mereka tetap harus bertanggung jawab. Menyerahkan sepenuhnya kegiatan kepada OSIS juga keliru, karena ini menyangkut tanggung jawab besar, termasuk keselamatan jiwa siswa. Ini bukan sekadar jalan-jalan, tapi berkaitan dengan program pendidikan,” tegasnya.
Dewan Pendidikan juga mendesak Dinas Pendidikan Provinsi Banten untuk melakukan evaluasi terhadap kepala sekolah SMAN 2 Mauk. Jika ditemukan kelalaian dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program, maka sanksi harus diberikan sesuai dengan ketentuan.
“Semoga kejadian seperti ini tidak terulang lagi di masa mendatang. Harus ada perbaikan menyeluruh dalam sistem pengelolaan kegiatan di sekolah,” pungkas Yudi.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak SMAN 2 Mauk belum memberikan keterangan resmi. Tim redaksi masih terus berupaya menghubungi pihak terkait untuk mendapatkan klarifikasi. (Red)
