TANGERANG – Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Tangerang tercatat membelanjakan Rp30,8 miliar untuk pengadaan obat-obatan, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai (BMHP) pada Tahun Anggaran 2026. Besarnya belanja tersebut memunculkan pertanyaan: untuk kebutuhan siapa pengadaan medis bernilai puluhan miliar rupiah itu dilakukan oleh Setda?
Pasalnya, urusan pengadaan obat dan kebutuhan medis selama ini identik dengan Dinas Kesehatan (Dinkes) maupun rumah sakit daerah. Namun, berdasarkan penelusuran data transaksi, justru Setda Kabupaten Tangerang yang tercatat melakukan puluhan pengadaan tersebut.
Dalam dataset pengadaan 2026, ditemukan 54 transaksi dengan total nilai mencapai Rp30.833.378.776. Seluruh transaksi menggunakan kode satuan kerja 4.01.0.00.0.00.01.0000 atas nama Sekretariat Daerah Kabupaten Tangerang.
Besarnya nilai belanja itu semakin menarik setelah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang, dr. Hendra Tarmizi, mengaku tidak mengetahui adanya pengadaan obat melalui satuan kerja Setda.
Saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp, Hendra menjelaskan bahwa pengadaan obat berada di lingkungan Dinkes dan rumah sakit.
“Belanja obat ada di Dinkes dan RS,” jawab Hendra, Rabu (18/11/2026).
Ketika ditunjukkan adanya 54 transaksi pengadaan obat dan alat kesehatan yang tercatat atas nama Setda, Hendra mengaku belum mengetahui transaksi tersebut.
“Kurang tahu saya, biasanya yang bisa beli obat Dinkes dan RSUD,” ujarnya.
Lantas, apa saja yang dibeli Setda hingga anggarannya menembus Rp30,8 miliar?
Dalam daftar transaksi, salah satu pengadaan terbesar adalah Disposable Hemodialisa Set untuk kebutuhan hemodialisis senilai Rp3.084.079.500 melalui Perusahaan Dagang Mendjangan.
Selain itu, terdapat tiga transaksi pengadaan obat-obatan melalui E-Purchasing kepada PT Dexa Medica dengan nilai akumulasi Rp3.140.379.519.
Pengadaan Cartridge TCM melalui Medquest Jaya Global juga tercatat senilai Rp1.987.493.850.
Sejumlah penyedia lain yang muncul dalam daftar transaksi antara lain PT Pratapa Nirmala senilai Rp1.964.883.651, PT Harsen Laboratories Rp1.859.763.375, Novartis Indonesia Rp1.301.305.761, serta Dankos Farma Rp1.080.485.462.
Penelusuran terhadap dataset Tahun Anggaran 2025 dengan kode satuan kerja yang sama tidak menemukan paket pengadaan obat maupun alat kesehatan. Catatan belanja senilai Rp30,83 miliar tersebut muncul pada Tahun Anggaran 2026.
Kondisi ini menyisakan sejumlah pertanyaan yang perlu dijelaskan pihak Setda. Mulai dari dasar kewenangan pengadaan, siapa yang mengusulkan kebutuhan, instansi atau fasilitas kesehatan yang menerima barang, hingga mekanisme pendistribusiannya.
Apakah seluruh obat dan alat kesehatan tersebut memang diperuntukkan bagi fasilitas pelayanan kesehatan di Kabupaten Tangerang? Lalu, mengapa pencatatannya berada di bawah Setda, bukan Dinkes atau rumah sakit daerah?
Hingga berita ini disusun, pihak Setda Kabupaten Tangerang belum memberikan penjelasan terkait dasar dan peruntukan belanja obat serta alat kesehatan senilai Rp30,8 miliar tersebut. (cenks)










