NASIONALXPOS.CO.ID, TANGERANG — Ratusan petani dari berbagai wilayah di Kabupaten Tangerang menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Pemerintah Kabupaten Tangerang, Senin (19/10/2026). Mereka mendesak kejelasan status lahan pertanian yang disebut telah berubah fungsi sekaligus meminta Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) membuktikan pernyataannya dalam forum publik.
Aksi tersebut menjadi bentuk protes petani yang menuntut transparansi dan keadilan dalam kebijakan pengelolaan lahan pertanian di Kabupaten Tangerang. Mereka mempertanyakan dasar pernyataan yang dinilai meremehkan persoalan lahan yang selama ini menjadi sumber penghidupan masyarakat.
Dalam orasinya, perwakilan petani menegaskan bahwa aksi tersebut bukan bentuk penolakan terhadap kebijakan pemerintah, melainkan upaya memperoleh kepastian atas status lahan yang mereka persoalkan.
“Kami tidak menuntut hal yang berlebihan. Kami hanya meminta bukti dan kejelasan. Kalau pernyataan beliau benar, tunjukkan buktinya kepada kami. Kalau tidak benar, mohon untuk tidak meremehkan kami,” ujar salah satu juru bicara aksi.
Para petani menyampaikan sejumlah tuntutan, di antaranya meminta penjelasan mengenai status lahan pertanian yang diklaim telah berubah fungsi, meminta Kepala DPKP menunjukkan bukti atas pernyataannya, serta mendesak keterbukaan pemerintah daerah dalam mengambil kebijakan terkait lahan pertanian.
Di tengah tuntutan tersebut, kepastian mengenai status lahan dan dasar pernyataan Kepala DPKP menjadi persoalan yang perlu dijelaskan secara terbuka. Data mengenai perubahan fungsi lahan, dokumen pendukung, serta penjelasan resmi dari dinas terkait dibutuhkan agar polemik tidak berkembang menjadi saling klaim tanpa kejelasan.
Perwakilan pemerintah daerah menerima surat aspirasi para petani dan berjanji menindaklanjutinya dalam waktu 3×24 jam. Sementara itu, pihak kepolisian melakukan pengamanan sehingga aksi berlangsung tertib dan damai.
Unjuk rasa berakhir sekitar pukul 12.00 WIB. Namun, para petani menyatakan siap kembali menggelar aksi apabila jawaban pemerintah daerah belum memberikan kejelasan atas tuntutan mereka.
Hingga berita ini disusun, belum terdapat keterangan mengenai hasil tindak lanjut pemerintah daerah maupun penjelasan resmi Kepala DPKP terkait pernyataan yang dipersoalkan para petani. Konfirmasi dari pihak dinas diperlukan untuk memberikan gambaran berimbang mengenai polemik tersebut.
