“Kok kebalik, justru menunggu rekomendasi Satpol PP, dalam hajatan Pilkada ini, semestinya Bawaslu yang punya peran lebih. Ini sudah setengah bulan lebih, dari 25 September belum semuanya ditertibkan. Bawaslu dan KPU yang mengeluarkan aturan harus berani bertindak tegas, tidak boleh tebang pilih dan saling lempar tugas. Pemasang baliho tersebut sebagai bentuk dasar rasa kecewa kami.” keluhnya.
Sementara itu, Ketua Bawaslu Bangli I Negah Muliarta mengaku pihaknya sudah menjelaskan mekanisme dan merekomendasikan penertiban APK yang tidak sesuai zona dan aturan.
“Kalau tidak salah sekitar tanggal 17 sudah direkomendasikan dan sudah ada tindak lanjut dari KPU dan Satpol PP. Inikan butuh proses, dalam proses penurunan ini ternyata ada juga pemasangan baru, gitu loh kang,” ucap Muliarta kepada nasionalxpos.co.id, Selasa (22/10).
Menurut Muliarta, dalam proses penertiban APK tersebut ada pemasangan APK baru, artinya, dari KPU dan Satpol PP menurunkan sesuai dengan hasil rekomendasi, sebelum pemasangan baru.
“Sesuai dengan SK KPU Kabupaten Bangli per desa ada di tiga titik dan itu tergantung desanya, satu titik fasilitas dicetak oleh KPU dan dua titik dipasang oleh pasangan calon,” jelasnya.
Muliarta juga mengungkapkan bahwa pihaknya tetap berproses, artinya mekanisme tetap di jalankan sesuai dengan apa yang dilaporkan anggota di lapangan.
