NASIONALXPOS.CO.ID, SITUBONDO – Awal kepemimpinan Bupati Situbondo, Yusuf Rio Wahyu Prayogo, S.Sos., M.SM, di tahun 2025, diwarnai sorotan publik terhadap kinerja lembaga legislatif daerah. Sejumlah kalangan menilai, Komisi III DPRD Situbondo terkesan tumpul dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap proyek-proyek pembangunan, terutama pada masa krusial pelaksanaan kegiatan fisik tahun anggaran 2025.
Aktivis senior Amirul Mustofa dengan tegas menyuarakan keprihatinannya. Menurutnya, peran Komisi III sebagai pengawas jalannya pembangunan kini mulai dipertanyakan publik. Ia menilai ada indikasi menurunnya independensi legislatif, yang seharusnya menjadi penyeimbang pemerintah daerah.
“Ada kekhawatiran besar di masyarakat bahwa Komisi III akan kehilangan fungsi pengawasannya. Mereka tampak lebih sibuk mengamankan kebijakan daripada memastikan proyek berjalan sesuai aturan,” ujar Amirul, Jumat malam (24/10/2025).
Amirul bahkan menyebut, akar persoalan ini tidak lepas dari kedekatan politik antara legislatif dan eksekutif. Ia mengungkapkan, berdasarkan data dan pengamatan publik, sekitar 38 anggota DPRD aktif diketahui sebelumnya merupakan bagian dari tim sukses Bupati terpilih.
“Wajar jika publik curiga. Bagaimana mungkin mereka bisa bersikap independen dalam mengawasi kebijakan pemerintah yang mereka ikut menangkan?” tegasnya.
Menurutnya, situasi tersebut menciptakan potensi konflik kepentingan serius dalam tubuh DPRD. Lembaga yang seharusnya menjalankan fungsi kontrol justru dikhawatirkan berubah menjadi tameng bagi kebijakan eksekutif.
“Kalau legislatif justru ikut mengamankan kebijakan, siapa yang akan mengawasi pelaksanaannya? Ini bukan sekadar persoalan etika, tapi menyangkut kepercayaan publik terhadap lembaga wakil rakyat,” sindir Amirul tajam.
Ia menilai, lemahnya pengawasan DPRD bisa berdampak langsung terhadap kualitas pembangunan daerah, mulai dari deviasi proyek, penyimpangan anggaran, hingga praktik kolusi yang merugikan masyarakat.
Meski demikian, Amirul tetap memberikan ruang harapan. Ia mendorong Komisi III dan seluruh anggota DPRD Situbondo agar membuktikan profesionalisme dan integritasnya di mata publik.
“Mudah-mudahan prediksi kami ini salah. DPRD masih punya kesempatan membuktikan bahwa mereka berdiri untuk rakyat, bukan untuk kekuasaan,” pungkasnya.
Hingga berita ini diterbitkan, Komisi III DPRD Situbondo belum memberikan keterangan resmi atas tudingan dan kritik tersebut. Awak media masih berupaya melakukan konfirmasi kepada pihak terkait.
Publik kini menunggu langkah konkret DPRD Situbondo untuk menunjukkan keberpihakannya pada transparansi dan akuntabilitas, bukan pada kepentingan politik sesaat.
Pewarta: Agung Ch
