NASIONALXPOS.CO.ID, JAMBI – Al Haris menegaskan komitmennya dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) guru di Provinsi Jambi melalui Koordinasi Program Prioritas Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Tahun 2026.
Kegiatan yang digelar di Aston Jambi Hotel & Conference Center ini menjadi momentum penting dalam memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah guna mewujudkan pendidikan yang lebih berkualitas.
Dalam arahannya, Al Haris menyampaikan bahwa sektor pendidikan saat ini menjadi fokus utama pemerintah, termasuk melalui pembangunan sejumlah sekolah dari program pusat.
“Pemerintah sedang menggerakkan sektor pendidikan, termasuk pembangunan beberapa sekolah. Ini bagian dari upaya meningkatkan kualitas pendidikan di daerah,” ujarnya.
Salah satu isu krusial yang disoroti adalah masih banyaknya guru yang belum masuk dalam skema paruh waktu. Al Haris mengaku telah berulang kali berkoordinasi dengan Kementerian PANRB untuk mencari solusi terbaik.
Sebagai langkah konkret, Pemerintah Provinsi Jambi telah menerbitkan Surat Keputusan (SK) Gubernur agar para guru tersebut tetap dapat menjalankan tugasnya sambil menunggu kebijakan dari pemerintah pusat.
“Kami memastikan mereka tetap bekerja dan tidak terabaikan,” tegasnya.
Sementara itu, Direktur Jenderal GTK, Nunuk Suryani, memberikan apresiasi atas komitmen kuat Pemerintah Provinsi Jambi dalam meningkatkan kualitas tenaga pendidik.
Menurutnya, pemerintah telah menyiapkan grand design pemenuhan kebutuhan guru yang berkelanjutan, mulai dari tahap pendidikan awal (pre-service), pengembangan saat bertugas (in-service), hingga pasca tugas (post-service).
“Kita tidak hanya fokus pada jumlah guru, tetapi juga kualitas dan pengembangan kariernya,” jelas Nunuk.
Ia juga memastikan bahwa pemerintah terus berupaya menyelesaikan persoalan guru non-ASN agar tetap mendapatkan kepastian status dan kesempatan kerja.
Kegiatan ini ditutup dengan penandatanganan deklarasi bersama sebagai bentuk komitmen mendukung program prioritas Balai Guru dan Tenaga Kependidikan (BGTK) Provinsi Jambi.
Deklarasi tersebut juga menegaskan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK), guna menciptakan tata kelola lembaga yang transparan, bersih, dan berintegritas.
Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan pendidikan sekaligus memperkuat peran guru sebagai ujung tombak pembangunan SDM di Jambi. (Is)
