NASIONALXPOS.CO.ID, JAMBI – Ketahanan pangan menjadi isu paling mendasar dalam pembangunan daerah. Tidak hanya berkaitan dengan produksi pertanian, tetapi juga menyangkut keberlangsungan hidup masyarakat, stabilitas sosial, hingga martabat sebuah daerah.
Dalam beberapa tahun terakhir, sektor pertanian di Provinsi Jambi menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jambi, luas panen padi pada 2023 tercatat sekitar 61.240 hektare, meningkat menjadi 61.630 hektare pada 2024, dan melonjak menjadi 80.710 hektare pada 2025.
Sejalan dengan itu, produksi padi juga mengalami peningkatan dari sekitar 275.940 ton Gabah Kering Giling (GKG) pada 2023 menjadi sekitar 366.540 ton GKG pada 2025. Produksi beras turut naik dari 159.620 ton menjadi sekitar 212.030 ton pada periode yang sama.
Meski menunjukkan tren positif, produksi beras Jambi pada 2025 baru mampu memenuhi sekitar 77 persen kebutuhan konsumsi masyarakat. Artinya, provinsi ini masih bergantung pada pasokan beras dari luar daerah untuk menutupi kekurangan.
Menurut Dr. Fahmi Rasid, kondisi ini menjadi pengingat penting bahwa kebijakan pangan tidak cukup hanya berfokus pada peningkatan produksi, tetapi juga harus diarahkan pada kemandirian pangan yang berkelanjutan.
Momentum penguatan kebijakan pangan daerah juga terlihat dalam Rapat Perdana Tenaga Ahli Gubernur (TAG) Tahun 2026 yang digelar di Bappeda Provinsi Jambi pada Senin (6/4/2026). Dalam forum tersebut, Gubernur Jambi Al Haris menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk mendukung agenda strategis nasional menuju Indonesia Emas 2045.
Beberapa program nasional yang memiliki keterkaitan langsung dengan sektor pangan antara lain Program Makan Bergizi Gratis (MBG), penguatan Sekolah Rakyat, serta pengembangan Koperasi Merah Putih.
Program Makan Bergizi Gratis dinilai sebagai langkah progresif dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Namun program ini membutuhkan dukungan ketersediaan bahan pangan yang stabil dan berkelanjutan dari daerah.
Di sisi lain, konsep Sekolah Rakyat tidak hanya berbicara soal akses pendidikan, tetapi juga kualitas kehidupan peserta didik. Asupan gizi yang cukup akan membantu meningkatkan daya pikir anak-anak sehingga proses pembelajaran menjadi lebih optimal.
Sementara itu, Koperasi Merah Putih dinilai dapat memainkan peran strategis dalam memperkuat ekosistem pangan daerah. Koperasi berpotensi menjadi penghubung antara petani dan pasar, memotong rantai distribusi, serta menciptakan sistem ekonomi yang lebih adil.
Meski demikian, upaya menuju kemandirian pangan masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya adalah alih fungsi lahan pertanian yang terus terjadi dari tahun ke tahun.
Selain itu, keterbatasan infrastruktur seperti jaringan irigasi juga masih menjadi kendala utama. Banyak lahan pertanian yang masih bergantung pada curah hujan sehingga produktivitasnya belum stabil.
Tantangan lain yang tidak kalah penting adalah regenerasi petani. Data BPS menunjukkan sebagian besar petani berada pada kelompok usia lanjut, sementara minat generasi muda untuk terjun ke sektor pertanian masih relatif rendah.
Menurut Fahmi Rasid, persoalan pangan harus dilihat secara menyeluruh, tidak hanya dari sisi produksi, tetapi juga distribusi, akses, dan konsumsi.
Karena itu, diperlukan kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat. Perguruan tinggi dapat berperan dalam pengembangan teknologi pertanian, dunia usaha membantu memperkuat rantai distribusi, sementara masyarakat dapat mendukung gerakan konsumsi pangan lokal.
Dengan potensi lahan yang luas serta dukungan kebijakan yang tepat, Jambi dinilai memiliki peluang besar untuk mencapai kemandirian pangan.
“Ketika urusan perut telah terpenuhi, maka manusia memiliki ruang untuk berpikir, bekerja, dan membangun peradaban,” tulis Fahmi Rasid dalam refleksinya tentang masa depan pangan di Provinsi Jambi. (Is)
