NASIONALXPOS.CO.ID, PANGKALPINANG – Tiga pimpinan DPRD Kota Pangkalpinang akhirnya memenuhi panggilan tim penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Pangkalpinang pada Senin (20/4/2026). Pemeriksaan ini berkaitan dengan klarifikasi penggunaan anggaran tahun 2024 hingga 2025 yang tengah menjadi sorotan publik.
Ketiga pimpinan tersebut yakni Ketua DPRD Pangkalpinang Abang Hertza dari PDIP, Wakil Ketua dari Partai NasDem Hibir, serta Bangun Jaya. Mereka tiba secara bersamaan di Kantor Kejari Pangkalpinang sekitar pukul 09.00 WIB menggunakan satu kendaraan.
Sebelumnya, agenda pemeriksaan sempat tertunda dari jadwal awal pada 14 April 2026 karena adanya kegiatan internal di Kejari. Namun, proses penyelidikan terus berjalan dengan sejumlah saksi yang telah dimintai keterangan, termasuk 28 anggota DPRD serta pihak Sekretariat Dewan.
Usai menjalani pemeriksaan, Abang Hertza menegaskan bahwa kehadirannya merupakan bentuk kepatuhan terhadap hukum sekaligus tanggung jawab sebagai pimpinan lembaga legislatif.
“Kami hadir untuk memberikan klarifikasi dan konfirmasi terkait seluruh kegiatan DPRD, termasuk mekanisme dan aturan penggunaan anggaran,” ujarnya kepada awak media.
Terkait besaran anggaran, Hertza mengaku tidak mengingat angka pasti. Namun ia memperkirakan total anggaran DPRD Pangkalpinang pada periode tersebut berkisar Rp20 miliar, termasuk seluruh kegiatan kelembagaan.
“Kalau tidak salah sekitar Rp20 miliar, itu mencakup keseluruhan kegiatan, termasuk perjalanan dinas,” ungkapnya.
Ia juga menegaskan bahwa sebagai pimpinan dan koordinator alat kelengkapan dewan, pihaknya bertanggung jawab memastikan setiap penggunaan anggaran dilakukan secara efektif, efisien, dan sesuai aturan yang berlaku.
Pemeriksaan ini menjadi bagian penting dalam pengusutan dugaan penyimpangan anggaran Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) di lingkungan DPRD Pangkalpinang tahun anggaran 2024–2025.
Kini, masyarakat Kota Pangkalpinang menaruh perhatian besar terhadap kinerja Kejari dalam mengusut kasus ini secara transparan dan akuntabel. Publik berharap penegakan hukum dilakukan secara profesional tanpa tebang pilih. (Toto)
