KOTA TANGERANG – Pengawasan terhadap pendapatan daerah menjadi perhatian serius. Inspektorat Kota Tangerang bersama Badan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara (Badiklat PKN) BPK RI Jakarta menggelar pelatihan intensif untuk meningkatkan kemampuan auditor dalam mendeteksi potensi masalah pengelolaan keuangan daerah.
Sebanyak 20 peserta yang terdiri dari auditor dan Pejabat Pengawas Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD) mengikuti pelatihan selama lima hari. Fokus kegiatan diarahkan pada penguatan kemampuan teknis dan analitis dalam pemeriksaan pendapatan daerah yang semakin kompleks.
Materi pelatihan menitikberatkan pada pendekatan berbasis risiko, mulai dari identifikasi objek pemeriksaan, analisis potensi kelemahan sistem, hingga penyusunan rekomendasi perbaikan tata kelola yang lebih terukur.
Inspektur Kota Tangerang, Achmad Ricky Fauzan, menyampaikan bahwa penguatan kapasitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) menjadi langkah penting untuk menjaga akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah.
“Pelatihan ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat kompetensi APIP, khususnya dalam melakukan pemeriksaan pendapatan daerah secara profesional, efektif, dan berbasis risiko,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa auditor perlu memiliki kemampuan yang lebih luas dalam mengidentifikasi potensi masalah sejak dini agar pengawasan berjalan lebih efektif.
Sementara itu, Badiklat PKN BPK RI Jakarta menekankan pentingnya kemampuan analisis risiko dalam setiap proses pemeriksaan.
“Auditor tidak hanya dituntut memahami regulasi, tetapi juga mampu menganalisis risiko secara komprehensif dalam pengelolaan pendapatan daerah,” kata Kepala Pusat Akademik dan Teknologi Pembelajaran Badiklat PKN BPK RI Jakarta, Firdaus Amyar.
Ia berharap hasil pelatihan dapat diterapkan langsung di lapangan sehingga pengawasan memberi dampak nyata terhadap peningkatan tata kelola keuangan daerah.
Kolaborasi ini diharapkan menghasilkan aparatur pengawas yang lebih profesional, adaptif, dan berintegritas dalam mendukung optimalisasi pendapatan daerah.[advertorial]
