Daerah

Bupati Bungo Raih Penghargaan BPK RI, Pemkab Kembali Pertahankan Opini WTP 2025

6
×

Bupati Bungo Raih Penghargaan BPK RI, Pemkab Kembali Pertahankan Opini WTP 2025

Sebarkan artikel ini

NASIONALXPOS.CO.ID, JAMBI – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bungo kembali mencatatkan prestasi membanggakan dalam tata kelola keuangan daerah. Untuk tahun anggaran 2025, Pemkab Bungo berhasil mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tersebut diserahkan langsung oleh Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Jambi, Muhamad Toha Arafat, kepada Bupati Bungo H. Dedy Putra yang didampingi Ketua DPRD Kabupaten Bungo, Muhammad Adani, di Kantor BPK RI Perwakilan Jambi, Selasa (2/6/2026).

Keberhasilan mempertahankan opini WTP menjadi bukti nyata komitmen Pemerintah Kabupaten Bungo dalam mewujudkan pengelolaan keuangan yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bupati Bungo H. Dedy Putra menyampaikan rasa syukur atas capaian tersebut. Menurutnya, penghargaan dari BPK RI merupakan hasil kerja keras seluruh jajaran pemerintah daerah, termasuk dukungan DPRD Kabupaten Bungo yang menjalankan fungsi pengawasan secara optimal.

“Prestasi ini merupakan hasil sinergi dan kerja sama seluruh elemen pemerintahan. Opini WTP dari BPK RI menjadi motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat transparansi, serta memastikan setiap anggaran daerah dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat,” ujar Dedy Putra.

Ia menegaskan bahwa Pemkab Bungo akan terus melakukan pembenahan sistem pengelolaan keuangan, memperkuat pengawasan internal, dan meminimalisir potensi penyimpangan administratif guna mewujudkan pemerintahan yang bersih, profesional, dan melayani masyarakat.

Capaian opini tertinggi dari BPK RI ini sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten Bungo dalam mengelola keuangan daerah secara efektif dan bertanggung jawab demi mendukung pembangunan yang berkelanjutan. (Is)

Tinggalkan Balasan