Daerah

PEPC Zona 11 Perkuat Sinergi, PPM dan Risiko Operasional Jadi Fokus

0
×

PEPC Zona 11 Perkuat Sinergi, PPM dan Risiko Operasional Jadi Fokus

Sebarkan artikel ini
IMG 20261002 WA0029 scaled
PEPC Zona 11 bersama pemerintah daerah, SKK Migas, akademisi, Forkopimda dan stakeholder mengikuti Sarasehan Strategi Harmonisasi PPM serta Mitigasi Risiko Operasional di Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar.

NASIONALXPOS.CO.ID, TAWANGMANGU – PT Pertamina EP Cepu (PEPC) Zona 11 memperkuat sinergi lintas wilayah untuk menyelaraskan Program Pelibatan dan Pengembangan Masyarakat (PPM) sekaligus memperkuat mitigasi risiko operasional.

Langkah tersebut dibahas dalam Sarasehan Strategi Harmonisasi Program Pelibatan dan Pengembangan Masyarakat (PPM) serta Mitigasi Risiko Operasional yang digelar di Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar, pada 24–25 September 2026.

Advertisement
Banner dalan konten ‎file 00000000f95871fa8381970073c004f3
Scroll kebawah untuk lihat berita lainnya.

Forum tersebut mempertemukan pemangku kepentingan dari Kabupaten Blora, Bojonegoro dan Tuban, antara lain pemerintah daerah, SKK Migas, akademisi, Forkopimda serta NGO mitra Pertamina.

Wakil Bupati Blora, Hj. Sri Setyorini, menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah dan dunia usaha agar program pemberdayaan masyarakat memberikan manfaat nyata.

“Kolaborasi menjadi hal yang sangat penting agar program-program yang dilaksanakan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan mendukung pembangunan daerah secara berkelanjutan,” ujar Sri Setyorini.

Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Kabupaten Bojonegoro, Yudhistira Ardhi, S.STP., M.M., mengatakan harmonisasi program perusahaan dengan prioritas pembangunan daerah diperlukan agar pemberdayaan masyarakat lebih tepat sasaran dan berkelanjutan.

Sementara itu, Kepala Kelompok Kerja Pengembangan Masyarakat SKK Migas, Roy Widiarta, menekankan bahwa PPM tidak cukup hanya diukur dari terlaksananya kegiatan, tetapi juga dari manfaat jangka panjang, peningkatan kapasitas masyarakat dan dampak yang dihasilkan.

Perspektif akademisi turut disampaikan Dr. Krisdiyatmiko, S.Sos., M.Si., dari Universitas Gadjah Mada. Ia menekankan pentingnya menempatkan masyarakat sebagai subjek pembangunan dengan memperhatikan potensi, pengalaman dan kebutuhan masyarakat.

Direktur IDFoS Indonesia, Dr. Joko Hadi Purnomo, S.E., M.Si., M.E., juga menyoroti pentingnya penguatan kapasitas kelembagaan lokal dan jejaring kolaborasi agar program pemberdayaan dapat terus berjalan secara berkelanjutan.

Dalam kesempatan tersebut, Head of Communication Relations & Community Involvement Development (ComRel & CID) PEPC Zona 11, Wazirul Luthfi, memaparkan berbagai program PPM yang telah dijalankan, meliputi bidang lingkungan, ekonomi, pendidikan dan pengembangan masyarakat.

“Kami ingin memastikan program PPM tidak hanya memberikan manfaat sesaat, tetapi mampu membangun kapasitas masyarakat agar semakin mandiri,” kata Wazirul.

Selain membahas harmonisasi PPM, sarasehan juga menjadi ruang untuk memperkuat koordinasi dalam menghadapi berbagai potensi risiko operasional. Keterlibatan pemerintah daerah dan Forkopimda dari Blora, Bojonegoro dan Tuban dinilai penting mengingat aktivitas operasi PEPC Zona 11 berada dalam ekosistem sosial, ekonomi dan pemerintahan yang saling terhubung.

Melalui komunikasi dan koordinasi lintas sektor, PEPC Zona 11 bersama para pemangku kepentingan mendorong terciptanya program PPM yang lebih tepat sasaran, inklusif, terukur dan berkelanjutan sekaligus mendukung kondisi sosial serta operasional yang aman dan kondusif.

Tinggalkan Balasan