NASIONALXPOS.CO.ID, SERANG – Peristiwa ditangkapnya oknum Sekretaris Desa (Sekdes) di Kecamatan Tunjung Teja, Kabupaten Serang, dalam kasus narkoba memicu desakan agar pemeriksaan narkoba dilakukan terhadap aparatur pemerintahan di Provinsi Banten.
Ketua Perkumpulan Wartawan Fast Respon Indonesia Center (FRIC) DPW Banten, Habibi, meminta Polda Banten dan seluruh Polres jajaran menggelar tes urin secara berkala terhadap aparatur pemerintah, mulai dari tingkat desa hingga jajaran pemerintah kabupaten, kota, dan provinsi.
Menurut Habibi, langkah tersebut diperlukan sebagai upaya pencegahan sekaligus memastikan aparatur pemerintah terbebas dari penyalahgunaan narkoba.
“Untuk menindaklanjuti atensi Kapolri tersebut, sebaiknya Polda Banten dan Polres jajaran secara rutin melakukan tes urin kepada seluruh jajaran aparatur pemerintah, mulai dari tingkat desa, kecamatan, bupati hingga gubernur,” tegas Habibi, Senin (27/10/2026).
Ia menilai, kasus yang menjerat oknum Sekdes di Tunjung Teja menjadi pengingat bahwa pengawasan terhadap penyalahgunaan narkoba perlu diperkuat hingga ke tingkat pemerintahan paling bawah.
“Jika Sekdes saja bisa terjerat narkoba, bagaimana dengan yang lain? Jangan sampai aparatur yang seharusnya menjadi contoh bagi masyarakat justru menjadi pemakai. Ini harus dicegah. Tes urin dari desa sampai gubernur adalah solusi,” ujarnya.
FRIC DPW Banten juga mendorong agar pemeriksaan dilakukan secara mendadak tanpa pemberitahuan sebelumnya. Menurut Habibi, pola tersebut dapat membantu memastikan pemeriksaan berjalan objektif dan menjadi bagian dari upaya pemetaan penyalahgunaan narkoba di lingkungan aparatur pemerintah.
Desakan itu ditujukan kepada Polda Banten dan jajaran kepolisian agar upaya pemberantasan narkoba tidak hanya menyasar masyarakat umum, tetapi juga menjangkau lingkungan pemerintahan.
FRIC berharap langkah pencegahan dan pengawasan dilakukan secara konsisten, dengan tetap mengedepankan prosedur yang berlaku serta menindaklanjuti setiap hasil pemeriksaan sesuai ketentuan hukum.
