NASIONALXPOS.CO.ID, TANGERANG – Dugaan persoalan dalam penanganan Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) di wilayah Teluknaga, Kabupaten Tangerang, menjadi sorotan setelah seorang warga bernama Nilah mengaku harus menghadapi penagihan denda sebesar Rp7 juta untuk kedua kalinya, meskipun sebelumnya telah membayar uang dengan nominal yang sama kepada seseorang yang disebut sebagai petugas P2TL.
Nilah, warga Kompleks Garuda Blok A1 Nomor 31, RT 009/RW 015, Desa Kampung Melayu Timur, Kecamatan Teluknaga, Kabupaten Tangerang, mengungkapkan bahwa persoalan tersebut bermula pada 17 Juni 2026.
Menurut pengakuannya, pada tanggal tersebut dirinya didatangi seorang petugas P2TL bernama M. Riduan. Dalam kunjungan itu, Nilah mengaku dikenakan sanksi terkait penggunaan listrik dengan kewajiban membayar denda sebesar Rp7.000.000.
Yang menjadi persoalan, Nilah mengaku pembayaran denda tersebut dilakukan secara tunai dan diserahkan langsung kepada M. Riduan pada hari yang sama, yakni 17 Juni 2026.
Selain pembayaran denda, Nilah mengaku diberikan tenggang waktu selama enam bulan untuk melakukan pemasangan kWh meter listrik.
Namun, persoalan kembali muncul pada 12 November 2026. Nilah mengaku didatangi petugas P2TL lainnya bernama Ade C., dengan nomor induk 0126 4601 3117.
Dalam kunjungan tersebut, ia kembali diminta membayar denda sebesar Rp7 juta, nominal yang sama dengan pembayaran sebelumnya.
Nilah mempertanyakan dasar penagihan ulang tersebut. Sebab, berdasarkan pemahamannya, tenggang waktu enam bulan yang diberikan sejak 17 Juni 2026 seharusnya baru berakhir pada 17 Desember 2026.
Artinya, saat petugas kembali datang pada 12 November 2026, masa enam bulan tersebut belum berakhir.
“Saya sudah membayar Rp7 juta pada 17 Juni 2026 secara tunai dan menyerahkannya langsung kepada petugas bernama M. Riduan. Saya juga diberikan waktu enam bulan untuk memasang kWh meter. Tetapi pada 12 November saya kembali didatangi dan diminta membayar denda dengan nominal yang sama,” ungkap Nilah berdasarkan keterangannya.
Persoalan semakin memanas ketika Nilah mengaku meminta kebijakan kepada petugas agar diberikan waktu dua hari untuk mendatangi kantor PLN dan menyelesaikan pemasangan kembali kWh meter listrik.
Namun, menurut Nilah, permintaan tersebut tidak mendapat persetujuan. Petugas tetap membuatkan surat pelanggaran, kembali menetapkan tagihan Rp7 juta, kemudian melakukan pemutusan atau pemadaman aliran listrik.
Nilah mengaku kecewa karena merasa tidak diberikan kesempatan untuk menyelesaikan persoalan tersebut melalui komunikasi dan koordinasi dengan kantor PLN.
Dugaan Pungutan Tanpa Kejelasan Administrasi Dipertanyakan
Kasus ini memunculkan sejumlah pertanyaan serius yang perlu dijawab secara terbuka oleh pihak PLN.
Pertama, apakah pembayaran tunai Rp7 juta yang menurut pengakuan Nilah diserahkan langsung kepada M. Riduan pada 17 Juni 2026 merupakan pembayaran resmi yang tercatat dalam sistem administrasi PLN?
Kedua, apakah petugas P2TL diperbolehkan menerima pembayaran denda secara langsung dari pelanggan, atau pembayaran wajib dilakukan melalui kanal pembayaran resmi perusahaan?
Ketiga, jika Nilah memang diberikan tenggang waktu enam bulan sejak 17 Juni 2026, mengapa pada 12 November 2026 kembali dilakukan penagihan dengan nominal yang sama, padahal berdasarkan perhitungan tanggal tersebut masa enam bulan belum berakhir?
Keempat, apa dasar penerbitan surat pelanggaran dan pemutusan listrik ketika warga mengaku telah membayar denda sebelumnya serta meminta waktu dua hari untuk menyelesaikan pemasangan kWh meter?
Apabila benar terdapat pembayaran yang diterima secara pribadi oleh petugas tanpa bukti transaksi resmi atau tidak tercatat dalam administrasi PLN, persoalan ini patut diperiksa secara serius oleh pihak berwenang.
Bahkan, dugaan adanya pungutan tidak sesuai prosedur, intimidasi, maupun tindakan yang mengarah pada pemerasan tidak boleh diabaikan. Namun, hal tersebut harus dibuktikan melalui pemeriksaan dokumen pembayaran, berita acara P2TL, keterangan petugas, serta klarifikasi resmi PLN.
PLN Diminta Turun Tangan dan Buka Fakta
Atas kejadian tersebut, pihak PLN, khususnya unit pelayanan yang membawahi wilayah Teluknaga, perlu segera melakukan pemeriksaan internal terhadap petugas yang disebut dalam pengaduan warga.
PLN juga perlu menjelaskan status pembayaran Rp7 juta yang diklaim telah diserahkan kepada M. Riduan, dasar penagihan kedua oleh Ade C., serta prosedur pemberian tenggang waktu pemasangan kWh meter.
Jika ditemukan pelanggaran prosedur atau penyalahgunaan kewenangan, perusahaan harus mengambil tindakan tegas sesuai ketentuan yang berlaku.
Kasus ini bukan sekadar persoalan pemadaman listrik milik seorang pelanggan. Lebih jauh, persoalan tersebut menyangkut transparansi penagihan, akuntabilitas petugas lapangan, perlindungan konsumen, dan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan perusahaan listrik negara.
Redaksi nasionalxpos.co.id membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada pihak PLN maupun petugas P2TL yang disebutkan dalam pengaduan ini guna memperoleh penjelasan berimbang serta mengungkap duduk perkara sebenarnya.
