Daerah

Ratusan Juta Duit Rakyat, Halte Trans Banten Malah Jadi Tempat Sampah

×

Ratusan Juta Duit Rakyat, Halte Trans Banten Malah Jadi Tempat Sampah

Sebarkan artikel ini
Gemini Generated Image apzjenapzjenapzj

TANGERANG – Ironis, halte bus yang dibangun menggunakan anggaran ratusan juta rupiah justru dipenuhi sampah. Lebih memprihatinkan lagi, fasilitas tersebut berada persis di depan kantor Gubernur Banten Andra Soni, yang selama ini kerap menerima berbagai penghargaan.

Halte yang berada di kawasan pusat pemerintahan Provinsi Banten itu terlihat dipenuhi sampah. Area yang semestinya menjadi tempat masyarakat menunggu angkutan umum justru memperlihatkan kondisi kebersihan yang kurang terjaga.

Padahal, berdasarkan data pengadaan, pembangunan satu unit Halte Bus Type I berukuran 5 x 2 meter tersebut menghabiskan anggaran Rp309.730.599.

Proyek konstruksi itu dikerjakan CV NURBUAT melalui metode Pengadaan Langsung atau Non-Tender.

Tak hanya pembangunan fisik, pemerintah juga mengalokasikan anggaran pengawasan sebesar Rp12.700.000. Jasa pengawasan tersebut diberikan kepada Rizky Firdaus melalui skema Pengadaan Langsung Konsultan Perorangan.

Jika kedua kontrak dijumlahkan, total anggaran pembangunan dan pengawasan satu unit halte mencapai Rp322.430.599.

Besarnya nilai pengadaan tersebut menjadi kontras dengan kondisi halte yang terlihat di lapangan. Bangunan yang menyerap anggaran lebih dari Rp309 juta itu justru tidak luput dari persoalan sampah.

Letaknya yang persis di depan kantor gubernur membuat kondisi tersebut semakin mencolok. Kantor pemerintahan provinsi berdiri di hadapan fasilitas transportasi publik yang kebersihannya belum terjaga.

Dalam data pengadaan, pembangunan halte tercatat memiliki nilai kontrak Rp309.730.599. Namun, rincian komponen pekerjaan yang membentuk nilai tersebut belum tergambar hanya dari data penyedia dan nilai kontrak.

Karena itu, dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB), spesifikasi teknis, volume pekerjaan, jenis material, serta berita acara serah terima pekerjaan diperlukan untuk mengetahui secara terperinci pelaksanaan pembangunan halte tersebut.

Begitu pula dengan anggaran pengawasan Rp12,7 juta. Perlu diketahui bagaimana pengawasan dilakukan, apa hasil pemeriksaannya, dan apakah pekerjaan telah diselesaikan sesuai spesifikasi kontrak.

Di sisi lain, persoalan sampah berkaitan dengan tanggung jawab pemeliharaan fasilitas setelah pembangunan selesai. Dinas Perhubungan Provinsi Banten perlu menjelaskan siapa pihak yang bertanggung jawab atas kebersihan halte, termasuk mekanisme pembersihan rutin di lokasi tersebut.

Sebab, anggaran pembangunan dan pengawasan sudah tercatat dalam pengadaan. Sementara kondisi kebersihan fasilitas yang berada tepat di depan kantor gubernur itu masih memperlihatkan sampah berserakan.

Hingga berita ini disusun, belum diperoleh keterangan dari Dinas Perhubungan Provinsi Banten mengenai kondisi halte, hasil pengawasan pembangunan, serta pihak yang bertanggung jawab atas pemeliharaannya.

Tinggalkan Balasan