BANTEN — Drama Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Banten tak kunjung sepi. Persoalan zonasi, sekolah negeri yang jauh hingga keterbatasan daya tampung masih menjadi cerita yang dirasakan orang tua setiap tahun.
Pemerintah Provinsi Banten mencoba mengurai persoalan itu dengan membangun tujuh Unit Sekolah Baru (USB) yang menambah daya tampung sekitar 1.356 peserta didik.
Gubernur Banten Andra Soni mengatakan pembangunan sekolah baru dilakukan untuk mendekatkan akses pendidikan kepada anak-anak yang selama ini kesulitan mendapatkan sekolah.
“Tidak hanya sekadar membangun gedung sekolah, tetapi lebih dari itu guna menghadirkan kesempatan belajar yang lebih dekat dan lebih luas bagi anak-anak di Provinsi Banten,” kata Andra Soni, Senin (31/8/2026).
Tujuh sekolah baru itu tersebar di sejumlah daerah, yakni SMAN 33 Kabupaten Tangerang, SMKN 16 Kabupaten Tangerang, SMKN 12 Kota Tangerang, SKh 01 Kabupaten Serang, SMKN 2 Cihara Kabupaten Lebak, SMAN 9 Kota Serang, dan SMKN 17 Kabupaten Pandeglang.
Kehadiran sekolah baru paling terasa bagi warga yang selama ini harus mencari sekolah dengan jarak cukup jauh.
Di Kecamatan Sepatan, Kabupaten Tangerang, misalnya. Warga mengaku persoalan sekolah negeri selalu muncul ketika PPDB berlangsung.
Ketua RT setempat, Muhadi (64), mengatakan sejak sistem zonasi diterapkan, sejumlah anak di wilayahnya kesulitan masuk sekolah negeri. Sekolah negeri terdekat disebut berjarak sekitar 1,5 kilometer.
Sementara jika memilih sekolah swasta, orang tua harus menyiapkan biaya.
“Tapi sekarang Alhamdulillah. Kami sangat bersyukur adanya program sekolah gratis ditambah lagi dengan adanya sekolah baru ini yang lebih dekat,” ujar Muhadi.
Tak hanya membangun sekolah negeri, Pemprov Banten juga menjalankan Program Sekolah Gratis (PSG) bagi sekolah swasta.
Pada 2025, program tersebut telah menjangkau 801 SMA, SMK dan SKh swasta dengan total 60.705 siswa penerima manfaat.
Warga lainnya, Tri Hardi (60), mengatakan program tersebut turut membantu keluarga yang ingin menyekolahkan anak tanpa terbebani biaya.
“Pertama kita merasa terbantu dengan adanya program sekolah gratis dari Bapak Gubernur Andra Soni. Di sini ada Yayasan Perintis yang sudah menyelenggarakan PSG baik untuk tingkat SMA maupun SMK,” katanya.
Andra mengakui pekerjaan pemerintah di sektor pendidikan masih panjang. Kenaikan angka partisipasi sekolah belum berarti seluruh anak Banten sudah mendapatkan akses pendidikan yang memadai.
Data BPS menunjukkan APM SMA/SMK sederajat di Banten naik dari 63,50 persen pada 2024 menjadi 65,28 persen pada 2025.
Sedangkan APK meningkat dari 79,42 persen menjadi 82,97 persen dalam periode yang sama.
“Karena itu, pekerjaan kita belum selesai. Justru angka-angka itu menjadi alasan mengapa Pemprov Banten harus terus memperkuat kebijakan pendidikan yang berpihak kepada masyarakat,” ujar Andra.
Untuk mempercepat pembangunan sekolah baru, Andra juga meminta pemerintah kabupaten dan kota ikut menyiapkan lahan.
“Lahannya disiapkan oleh masing-masing Kabupaten/Kota, pembangunan infrastrukturnya Provinsi,” katanya.
Bupati Tangerang Moch Maesyal Rasyid menyatakan siap berkolaborasi dalam pembangunan USB berikutnya. Menurutnya, meski SMA sederajat menjadi kewenangan provinsi, manfaatnya langsung dirasakan masyarakat Kabupaten Tangerang.
Pemprov Banten memastikan pembangunan USB juga akan diikuti pemenuhan guru, tenaga kependidikan, sarana-prasarana dan peningkatan mutu pembelajaran.
Khusus SMK, sekolah baru diarahkan untuk memperkuat pendidikan vokasi yang sesuai kebutuhan dunia usaha dan industri.
Dengan tambahan tujuh sekolah dan 1.356 kursi, persoalan PPDB di Banten tentu belum otomatis selesai. Namun bagi anak-anak yang selama ini terkendala jarak dan daya tampung sekolah negeri, tambahan sekolah tersebut setidaknya membuka pilihan baru. (advertorial)
