NASIONALXPOS.CO.ID, MUSI RAWAS – Lanjutan dari tuntutan dan aksi-aksi yang telah dilakukan oleh gabungan LSM dan Ormas, yang meminta pemerintahan kabupaten musi rawas khusus nya OPD (Organisasi Perangkat Daerah) untuk menindak lanjuti, dari pada aksi-aksi beberapa waktu yang lalu, gabungan LSM beserta ormas mengadakan audiensi dan kesepakatan bersama, kelanjutan audiensi dilakukan pada hari senin, (31/05/2021). Diruangan Asisten III Pemkab Musi Rawas.
Tonton juga Video : PT. Ching Luh Indonesia Didemo Terkait Dugaan Pemotongan Gaji Karyawan
Dalam audiensi itu ada berapa kepala OPD yang hadir, hampir sebagian nya perwakilan, pada hal dari hasil kesepakatan audiensi sebelum nya, pihak LSM dan Ormas meminta agar dihadirkan kepala OPD Dan tidak diwakilkan, karena melihat dari hasil audiensi sebelumnya, tidak hadir nya kepala OPD di jadikan ajang alasan bahwa yang mengikuti audiensi tidak bisa mengambilkan keputusan karena itu bukan wewenang meraka,
Namun sangat disayang sehingga tidak menghasilkan kesepakatan, dan tidak sesuai rencana, alhasil tidak sesuai dan tidak seperti yang di harapkan dari kesepakatan pihak Pemda yang diwakili Asisten lll Edi Iswanto yang berjanji menghadirkan kepala OPD sesuai permintaan dari gabungan LSM dan Ormas pada hari Kamis 27 Mei 2021 Lalu.
Tonton juga Video : Oknum LSM Tertangkap Tangan Kejaksaan Negeri
Pada kenyataan nya OPD yang hadir pada hari ini dalam acara beraudiensi bersama LSM dan Ormas, Kepala dinas ketahanan pangan, Kepala dinas kesehatan, Kepala dinas pariwisata, dan dari pihak Dinas perkebunan serta DPMPTSP hanya perwakilan nya saja sehingga tidak dapat memutuskan hasil dari audiensi.
Dari kelima kepala OPD, tiga di hadirkan Kepala dinas dan duanya dihadiri perwakilan, Dengan alasan Kepala dinas sedang ada tamu ucap salah seorang perwakilan dari dinas perkebunan.
“Pak kepala dinas tidak bisa hadir, karena lagi ada tamu, jadi tidak mungkin meninggalkan tamu,” Kata salah seorang perwakilan Dinas Perkebunan yang mengaku menjabat sebagai Kasi di Dinas tersebut.
Melihat situasi yang tidak sesuai kesepakatan, Zainuri selaku Ketua PKN dan sebagai koordinator bersama rekan-rekan membatalkan Audiensi Dan membubarkan diri keluar dari ruangan Asisten lll tempat berlangsung nya audiensi.
“Sepertinya aspirasi yang kami sampaikan selama ini di abaikan begitu saja, setiap OPD yang terkait atas tuntutan kami tidak berani memberikan dokumen laporan realisasi anggaran, dengan demikian menunjukkan OPD tersebut tidak berani transparan kepada masyarakat, sehingga menjadi pertanyaan besar bagi kami, ada apa ? dengan OPD itu”. Tegas Zainuri
Di meja yang sama Alam Budi Kesuma, selaku Ketua DPC GMP (Garda Muda Palapa) Kabupaten Musi Rawas, mencurahkan kekesalannya terhadap pihak OPD, Apa yang menjadi tuntutan mereka tidak dapat disediakan, terkesan rahasia.
“Yang kami minta itu sekedar data penerimaan bantuan covid-19 dan dokumen realisasi anggaran pada kegiatan tersebut, kami mempunyai dasar yaitu, UU no 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, kalau hanya dokumen realisasi saya kira bukan informasi yang dikecualikan.
Kalau memang semuanya sudah diperiksa semua pihak, kenapa mesti ragu-ragu, tujuan kami jelas untuk bahan pembelajaran kami, untuk kontrol sosial, serta bahan pemberitaan kami, Insyallah akan kami pergunakan sesuai UU yang berlaku,” Tutupnya.
ALFIRMANSYAH RN
