KABUPATEN TANGERANG – Kasus dugaan pelecehan seksual yang menyeret mantan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasatpol PP) Kabupaten Tangerang, Ana Supriatna, kini memasuki babak berbeda. Kepolisian menghentikan penanganan perkara setelah pihak pelapor mencabut pengaduan. Namun, sanksi disiplin berat yang sebelumnya dijatuhkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang terhadap Ana tetap menjadi bagian dari perjalanan kasus tersebut.
Kepastian penghentian penanganan perkara itu dibenarkan Kabid Humas Polda Banten, Kombes Pol Maruli Hutapea. Ia menjelaskan, pencabutan pengaduan menjadi dasar penghentian karena perkara tersebut masuk kategori delik aduan absolut.
“Dasar penghentian karena adanya pencabutan pengaduan, mengingat laporan yang diadukan merupakan delik aduan absolut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a juncto Pasal 24 KUHP, di mana pelaku tindak pidana hanya dapat dituntut atas dasar pengaduan,” jelas Maruli.
Dengan dicabutnya pengaduan tersebut, proses hukum pidana atas perkara yang menyeret nama Ana tidak dilanjutkan oleh kepolisian.
Penghentian itu sekaligus menyisakan pertanyaan mengenai alasan di balik keputusan pihak pelapor. Hingga kini, belum diketahui latar belakang maupun pertimbangan yang membuat pihak pengadu memutuskan mencabut laporannya.
Menanggapi perkembangan tersebut, M. Lutfi dari AMPIBI menilai alasan pencabutan pengaduan perlu mendapat perhatian.
“Perkaranya boleh berhenti karena pengaduan dicabut, tetapi jangan biarkan alasan pencabutannya ikut terkubur,” demikian draf pernyataan yang perlu dikonfirmasi kepada M. Lutfi sebelum dipublikasikan.
Kasus ini sebelumnya juga berimbas pada posisi Ana di lingkungan Pemkab Tangerang. Bupati Tangerang, Moch Maesyal Rasyid, diketahui telah menjatuhkan sanksi disiplin berat berupa penurunan pangkat sekaligus mencopot Ana dari jabatannya sebagai Kasatpol PP.
Meski kehilangan jabatan tersebut, Ana tidak diberhentikan sebagai aparatur sipil negara (ASN). Ia kemudian dimutasi menjadi Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia.
Kondisi tersebut memperlihatkan adanya dua jalur penanganan berbeda. Pada ranah pidana, kepolisian menghentikan perkara setelah pengaduan dicabut. Sementara pada ranah kepegawaian, Pemkab Tangerang telah menjatuhkan sanksi disiplin berat terhadap Ana.
Secara hukum, penghentian proses pidana akibat pencabutan pengaduan tidak serta-merta menghapus sanksi disiplin kepegawaian. Sebaliknya, sanksi administratif yang dijatuhkan pemerintah daerah juga tidak dapat dijadikan bukti bahwa tindak pidana telah terjadi.
Hingga berita ini disusun, belum terdapat penjelasan lebih lanjut dari pihak pelapor mengenai alasan pencabutan pengaduan tersebut. (cenks)
