NASIONALXPOS.CO.ID, BUNGO – Gubernur Jambi, Al Haris, menyambut baik penerapan Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai langkah strategis untuk memetakan pegawai berdasarkan kinerja, kompetensi, dan potensi yang dimiliki.
Menurut Al Haris, penerapan sistem tersebut menjadi bagian penting dalam transformasi birokrasi, khususnya untuk mengetahui kemampuan ASN secara lebih objektif sekaligus menyiapkan calon pemimpin masa depan.
Hal tersebut disampaikan Al Haris saat menghadiri Rapat Koordinasi Manajemen Talenta ASN di Hotel Amaris, Kabupaten Bungo, Kamis (3/9/2026).
Al Haris menilai selama ini masih banyak ASN yang memiliki kompetensi dan potensi besar, namun belum sepenuhnya teridentifikasi. Melalui sistem manajemen talenta dan asesmen, pemerintah dapat memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai kemampuan masing-masing aparatur.
“Sistem ini memang penting untuk kita semua, sebab semua ini sudah diatur. Saya melihat ASN kita memiliki kompetensi luar biasa, tapi kita tidak tahu. Dengan sistem ini lewat tes asesment tergambar semua dan lebih mudah untuk kita memilih,” kata Al Haris.
Ia menjelaskan, pemetaan tersebut dapat menjadi dasar bagi pemerintah dalam menempatkan ASN sesuai kompetensi dan potensi masing-masing. Dengan demikian, kinerja aparatur diharapkan semakin optimal dan berdampak terhadap peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Al Haris juga menegaskan bahwa penerapan manajemen talenta tidak cukup hanya dilakukan di tingkat Pemerintah Provinsi Jambi. Sistem tersebut perlu dikembangkan secara bersama-sama hingga tingkat pemerintah kabupaten dan kota.
Karena itu, ia mengimbau seluruh bupati dan wali kota di Provinsi Jambi untuk mulai menerapkan manajemen talenta ASN di wilayah masing-masing.
“Saya menghimbau kepada Bupati Wali Kota untuk memulai sistem ini karena baik untuk kinerja aparatur kita dan mensinergikan program di daerah masing-masing,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, S.H., M.H., menekankan bahwa transformasi birokrasi juga harus dibarengi dengan percepatan transformasi digital dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Menurut Zudan, digitalisasi pemerintahan harus mampu membuat berbagai layanan menjadi lebih cepat, mudah, efektif, serta terintegrasi. Perubahan tersebut menjadi tuntutan dalam menghadirkan pelayanan publik yang semakin responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
“Saya mengikuti pertemuan dengan Menpan se-Asia Tenggara bulan Agustus lalu, yang kita bahas transformasi digital. Jadi, semua layanan selesai dalam bentuk digital,” kata Zudan.
Selain mendorong digitalisasi, Zudan meminta para kepala organisasi perangkat daerah (OPD) untuk terus menciptakan inovasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Ia menilai birokrasi tidak boleh hanya menunggu masyarakat menyampaikan keluhan atau permintaan. Sebaliknya, pemerintah harus mampu membaca kebutuhan masyarakat dan menghadirkan layanan secara proaktif.
“Inovasi ini yang harus dilakukan oleh kepala OPD agar memberikan pelayanan kepada masyarakat sebelum masyarakat meminta. Tugas kepala OPD itu berinovasi,” tegas Kepala BKN.
Zudan juga mengingatkan pentingnya menjaga integritas dalam setiap proses penyelenggaraan pemerintahan. Menurutnya, kompetensi, inovasi, dan digitalisasi harus berjalan beriringan dengan integritas agar reformasi birokrasi benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Dengan penerapan manajemen talenta, percepatan digitalisasi, inovasi pelayanan, dan penguatan integritas, Pemerintah Provinsi Jambi diharapkan mampu membangun birokrasi yang semakin profesional, adaptif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. (fa)
