NASIONALXPOS.CO.ID, TANGERANG – Penyaluran bantuan sosial (bansos) berupa beras 10 kilogram untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Desa Ranca Kalapa, Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang, Banten, Selasa (12/8/2025), menuai keluhan dari sebagian warga. Bantuan yang disalurkan melalui pemerintah desa tersebut diduga tidak tepat sasaran.
Sejumlah warga menilai, pendistribusian bansos tidak sepenuhnya mengacu pada ketentuan resmi penerima manfaat. Mereka menuding penyaluran cenderung berdasarkan kedekatan antara aparat desa dan warga tertentu, bukan pada kondisi ekonomi warga.
Salah satu warga, Arwisah, perempuan lansia warga RT 05 RW 02 yang mengalami kelumpuhan akibat stroke selama bertahun-tahun, mengaku tidak mendapatkan bantuan tersebut.
“Katanya orang-orang pada dapat bantuan beras sekarang, tapi saya tidak. Mungkin pegawai desa tidak kasihan sama saya,” ucapnya.
Arwisah menambahkan, ia terakhir kali menerima bantuan sosial berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) sekitar lima bulan lalu. Setelah itu, ia tidak pernah lagi mendapatkan bantuan.
“Dulu saya pernah dapat BLT sekitar lima bulan lalu, tapi sekarang tidak pernah lagi. Katanya diblokir,” sambungnya.
Keluhan serupa disampaikan oleh warga lain yang enggan disebutkan namanya. Ia menilai, penerima bantuan banyak yang secara ekonomi tergolong mampu.
“Terus terang saya kesal. Yang dapat bantuan itu-itu saja orangnya. Ada yang punya motor bagus, gaji tetap, perhiasan, bahkan mobil, tapi tetap menerima bantuan. Sementara kami yang serba kekurangan justru tidak kebagian,” ungkapnya.
Menanggapi hal ini, Penjabat (Pj) Kepala Desa Ranca Kalapa, Herman, saat dikonfirmasi melalui pesan singkat menyampaikan bahwa sebagian data penerima bansos masih menggunakan data lama yang dihimpun oleh Ketua Tenaga Kerja Sosial Kecamatan (TKSK) yang telah meninggal dunia.
“Penyaluran bansos ini memang sebagian masih menggunakan data lama dari almarhum ketua TKSK. Kami sedang berupaya melakukan verifikasi dan peninjauan ulang agar bantuan benar-benar tepat sasaran,” jelasnya.
Herman juga mengajak media untuk membantu mengawasi penyaluran bansos di wilayahnya.
“Kami mengajak media sebagai kontrol sosial. Jika menemukan warga yang layak menerima bantuan namun belum terdata, segera laporkan kepada pemerintah desa,” tutupnya. (M.Edi)
