NASIONALXPOS.CO.ID, JAMBI – Gubernur Jambi, Al Haris, menegaskan komitmennya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil melalui pemberian reward dan punishment kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) berdasarkan hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2026.
Penyerahan penghargaan dan sanksi tersebut berlangsung di Auditorium Kantor Inspektorat Provinsi Jambi, Senin (27/7/2026), sebagai bentuk apresiasi kepada OPD dengan kinerja terbaik sekaligus evaluasi bagi perangkat daerah yang dinilai masih perlu meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan.
Dalam arahannya, Gubernur Al Haris menegaskan bahwa mekanisme reward dan punishment bukan sekadar agenda rutin tahunan, melainkan strategi untuk mendorong seluruh OPD meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memperkuat budaya kerja yang profesional.
“Hari ini kami memberikan apresiasi kepada SKPD yang telah menyusun SAKIP dengan baik, nilainya meningkat dan memahami ruang tugasnya. Tetapi kami juga memberikan punishment kepada yang nilainya belum baik. Reward yang kita berikan berupa tambahan kegiatan sebagai bentuk penghargaan,” ujar Al Haris.
Menurutnya, SAKIP merupakan instrumen penting yang menjadi pedoman setiap perangkat daerah dalam menjalankan tugas secara terarah, terukur, transparan, dan akuntabel.
“SAKIP itu ibarat lampu penerang dalam bekerja. Kalau kita menguasai SAKIP, maka arah kerja menjadi jelas. Regulasi dipahami, tugas dan fungsi dikuasai, peran diketahui, serta tujuan organisasi menjadi lebih terarah,” tegasnya.
Ia berharap capaian OPD yang berhasil meraih predikat terbaik dapat menjadi motivasi bagi seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi untuk terus meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan program, hingga pelaporan kinerja yang berdampak langsung kepada masyarakat.
Sementara itu, Inspektur Daerah Provinsi Jambi, Agus Heriyanto, menjelaskan bahwa evaluasi SAKIP kini mengalami perubahan mendasar. Penilaian tidak lagi hanya berorientasi pada kelengkapan administrasi, tetapi lebih menitikberatkan pada manfaat nyata yang dirasakan masyarakat.
“Evaluator sekarang lebih menekankan SAKIP yang berdampak. Mereka tidak lagi hanya melihat input, proses, dan output, tetapi sudah melihat outcome atau hasil yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat,” jelas Agus.
Ia menambahkan, capaian Inspektorat Daerah sebagai salah satu OPD dengan nilai SAKIP tertinggi menunjukkan komitmen Pemerintah Provinsi Jambi dalam memastikan seluruh program pembangunan berjalan efektif, tepat sasaran, serta selaras dengan target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Menurut Agus, indikator keberhasilan SAKIP saat ini juga berkaitan erat dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi dan penurunan angka kemiskinan.
“Pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Ini menjadi modal awal, tinggal penguatan administrasi dan data pendukung sesuai regulasi,” katanya.
Berdasarkan hasil evaluasi SAKIP Tahun 2026, sebanyak sembilan OPD berhasil meraih predikat A, yakni Dinas Kesehatan, Inspektorat Daerah Provinsi Jambi, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD), Biro Organisasi, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Pendidikan, Bappeda, Dinas Lingkungan Hidup (DLH), serta Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi.
Pemberian penghargaan tersebut diharapkan menjadi pemacu semangat seluruh OPD untuk terus meningkatkan kinerja, memperkuat akuntabilitas, dan menghadirkan pelayanan publik yang semakin berkualitas bagi masyarakat Jambi.
