NASIONALXPOS.CO.ID, BLORA – Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan APBD Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2026 resmi mendapat persetujuan bersama DPRD dan Pemerintah Kabupaten Blora dalam Rapat Paripurna di Gedung DPRD Blora, Kamis (10/9/2026).
Rapat tersebut dihadiri Bupati Blora Dr. H. Arief Rohman, pimpinan dan anggota DPRD Blora, jajaran Forkopimda, serta kepala OPD di lingkungan Pemkab Blora.
Dalam pembahasan APBD Perubahan 2026, sejumlah persoalan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat menjadi perhatian, mulai dari perbaikan infrastruktur jalan, penanganan kekeringan, penguatan layanan pemadam kebakaran, hingga penyehatan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Bupati Blora Arief Rohman mengatakan, kenaikan target pendapatan daerah dalam APBD Perubahan diharapkan dapat memberikan ruang fiskal untuk meningkatkan belanja daerah berdasarkan potensi pendapatan yang ada.
Menurutnya, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak boleh menjadi beban bagi masyarakat. Pemkab Blora akan terus mendorong optimalisasi pendapatan dengan memanfaatkan teknologi berbasis digital agar pelayanan dan pengelolaan pendapatan semakin transparan dan efisien.
“Penerimaan PAD yang meningkat nantinya kita harapkan tidak akan menjadi beban untuk masyarakat. Dan juga kaitannya peningkatan PAD menggunakan teknologi tepat guna yang berbasis digital,” ujar Arief.
Untuk belanja daerah, tambahan anggaran akan diarahkan pada program-program prioritas, terutama pembangunan infrastruktur seperti jalan dan sekolah. Pemkab juga akan mempertimbangkan waktu yang tersisa pada tahun anggaran 2026 agar pelaksanaan program dapat berjalan efektif.
Terkait pembangunan jalan melalui program Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah, Pemkab Blora bersama DPRD terus memperjuangkan dukungan pemerintah pusat agar program tersebut dapat direalisasikan di wilayah Blora.
Selain infrastruktur, penyehatan BUMD juga menjadi perhatian. Salah satunya BPR Blora Artha yang dinilai perlu dilakukan penataan dan pembenahan manajemen agar kembali menjadi lembaga keuangan daerah yang sehat.
“Kita berharap Bank Blora Artha sebagai bank kebanggaan kita ini bisa kita sehatkan kembali. Kita akan berkomitmen untuk menata manajemen,” tegas Arief.
Setelah manajemen terbentuk, sejumlah langkah perbaikan akan dilakukan, termasuk memperkuat sumber pendanaan dari pihak ketiga serta membuka peluang kerja sama dengan investor. Langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat kinerja BPR Blora Artha dan mengoptimalkan penyertaan modal yang telah diberikan melalui APBD.
Persoalan kekeringan yang masih terjadi di sejumlah wilayah Blora juga masuk dalam perhatian Pemkab. Pemerintah daerah tengah mencari sumber-sumber air baru yang memungkinkan untuk dilakukan pengeboran sebagai solusi jangka panjang.
Pemkab juga berencana menambah armada pengangkut air bersih guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang terdampak kekeringan.
Sementara untuk mengantisipasi kejadian kebakaran, Pemkab Blora menyiapkan rencana penambahan sedikitnya dua unit armada pemadam kebakaran. Penambahan tersebut diharapkan mempercepat respons petugas ketika terjadi kebakaran.
“Ini juga sudah kita rencanakan untuk bisa ditambah armadanya minimal sekitar dua unit, kalau ada kejadian kebakaran ini bisa diatasi dengan secepatnya,” jelas Bupati.
Penanganan kebakaran juga akan diperkuat melalui sinergi dengan berbagai pihak, termasuk Yon TP dan PPSDM Migas yang memiliki armada pemadam kebakaran. Kolaborasi tersebut diharapkan mampu memperkuat respons penanganan kebakaran di wilayah timur maupun barat Blora.
Selain sejumlah program tersebut, DPRD dan Pemkab Blora turut membahas penanganan sampah, penguatan pertumbuhan ekonomi daerah, serta evaluasi dan peningkatan kinerja OPD.
Setelah seluruh pandangan fraksi disampaikan dan mendapat jawaban dari Bupati, DPRD bersama Pemerintah Kabupaten Blora menyatakan persetujuan terhadap Raperda tentang Perubahan APBD Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2026. (Riyan)
