NASIONALXPOS.CO.ID, TEBO – Sejumlah persoalan pelayanan publik hingga pembangunan daerah menjadi sorotan Fraksi DPRD Kabupaten Tebo dalam rapat paripurna penyampaian pendapat akhir terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2025.
Rapat paripurna yang digelar di Ruang Paripurna DPRD Kabupaten Tebo, Senin (6/7/2026), menjadi momentum bagi seluruh fraksi untuk menyampaikan evaluasi, kritik, sekaligus rekomendasi terhadap pelaksanaan APBD 2025.
Dalam forum tersebut, Fraksi Partai Golkar secara khusus menyoroti sejumlah sektor yang dinilai perlu mendapat perhatian Pemerintah Kabupaten Tebo, mulai dari pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), hingga percepatan pembangunan dan peningkatan infrastruktur.
Sorotan tersebut disampaikan sebagai bagian dari evaluasi DPRD terhadap pelaksanaan program dan penggunaan anggaran daerah selama tahun anggaran 2025.
Selain Fraksi Golkar, pandangan akhir juga disampaikan oleh Fraksi PDI Perjuangan, PKB, PAN, NasDem, Gerindra, dan PKS. Masing-masing fraksi menyampaikan catatan dan rekomendasi sesuai hasil pembahasan terhadap pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
Ketua DPRD Kabupaten Tebo, Khalis Mustiko, mengatakan pembahasan pertanggungjawaban APBD merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD terhadap pemerintah daerah.
Menurutnya, evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran penting dilakukan untuk memastikan pengelolaan keuangan daerah berjalan tertib, transparan, akuntabel, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Pembahasan ini merupakan bentuk pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD agar pengelolaan keuangan daerah berlangsung secara akuntabel, transparan, dan sesuai aturan yang berlaku,” ujar Khalis.
Sementara itu, Bupati Tebo Agus Rubiyanto menyampaikan apresiasi terhadap seluruh fraksi DPRD yang telah memberikan masukan, kritik, dan rekomendasi terkait pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.
Agus menyebut berbagai catatan yang disampaikan DPRD akan menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, maupun pengelolaan keuangan daerah.
“Masukan, kritik, dan rekomendasi dari seluruh fraksi tentunya menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah ke depan,” kata Agus.
Ia menegaskan Pemkab Tebo akan terus berupaya meningkatkan efektivitas program pembangunan serta memastikan penggunaan anggaran daerah memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.
Sorotan terhadap pelayanan RSUD, PAD, dan infrastruktur tersebut sekaligus menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah daerah untuk ditindaklanjuti dalam kebijakan dan program pembangunan berikutnya.
Rapat paripurna tersebut turut dihadiri Wakil Bupati Tebo Nazar Efendi, unsur Forkopimda, pimpinan dan anggota DPRD, para kepala OPD, serta sejumlah tamu undangan.
Dengan disampaikannya pendapat akhir fraksi, DPRD dan Pemerintah Kabupaten Tebo kembali menegaskan pentingnya sinergi dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta memastikan APBD benar-benar berorientasi pada kepentingan masyarakat.
