NASIONALXPOS.CO.ID, TANGERANG – Wacana relokasi Badak Jawa (Rhinoceros sondaicus) dari Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), Kabupaten Pandeglang, Banten, ke Taman Nasional Alas Purwo, Banyuwangi, Jawa Timur, menuai penolakan dari Pemuda Persatuan Ummat Islam (PUI) dan Relawan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Provinsi Banten. Keduanya mendesak pemerintah mengutamakan penguatan perlindungan habitat asli dibanding memindahkan satwa langka yang populasinya sangat terbatas tersebut.
Penolakan itu muncul menyusul wacana pemindahan Badak Jawa yang dikaitkan dengan upaya mitigasi ancaman bencana tsunami Selat Sunda. Rencana tersebut dinilai perlu dikaji secara menyeluruh, transparan, dan berbasis bukti ilmiah sebelum pemerintah mengambil keputusan yang berpotensi memengaruhi keberlangsungan satwa yang menjadi ikon konservasi Banten.
Ketua Pemuda PUI Provinsi Banten, Boboy Ringgo, menyatakan Badak Jawa bukan sekadar satwa langka, melainkan bagian dari kekayaan alam dan kebanggaan masyarakat Banten yang harus dijaga di habitat aslinya.
“Badak Jawa adalah warisan alam Indonesia sekaligus kebanggaan masyarakat Banten. Jangan sampai upaya penyelamatan atas nama mitigasi bencana justru mengabaikan keberlanjutan habitat asli dan keselamatan satwa itu sendiri,” kata Boboy.
Ia menilai penguatan pengamanan habitat, perbaikan ekosistem, serta mitigasi bencana di kawasan Ujung Kulon lebih rasional dibanding memindahkan satwa ke lingkungan baru yang kecocokan ekologisnya belum teruji secara menyeluruh.
Boboy juga menyoroti risiko stres dan adaptasi satwa selama proses pemindahan. Menurutnya, ketika populasi Badak Jawa sangat terbatas, setiap keputusan yang menyangkut keselamatan satwa harus dilakukan dengan kehati-hatian tinggi.
“Memperbaiki dan mengamankan rumahnya jauh lebih rasional daripada mempertaruhkan nyawa mereka dalam perjalanan pindah ke rumah baru yang belum tentu cocok,” ujarnya.
Senada, Ketua Relawan TIK Provinsi Banten, Ahmad Taufiq Jamaludin, meminta pemerintah mengedepankan keterbukaan informasi publik serta melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan konservasi.
Ia menilai data kajian risiko bencana, daya dukung ekologis, hingga rencana perlindungan Taman Nasional Ujung Kulon perlu disampaikan secara terbuka agar masyarakat dapat memahami dasar kebijakan yang akan diambil.
“Di era keterbukaan informasi saat ini, kebijakan konservasi satwa paling langka di dunia tidak bisa hanya berbasis asumsi atau kekhawatiran semata. Pemerintah harus membuka secara transparan data kajian risiko bencana, daya dukung ekologis, serta peta jalan perlindungan TNUK kepada publik,” kata Taufiq.
Menurutnya, penguatan sistem peringatan dini bencana atau early warning system, pengawasan kawasan berbasis teknologi digital, serta perlindungan ekosistem hutan dapat menjadi langkah yang lebih relevan dalam menjaga keselamatan Badak Jawa.
Taufiq juga mengingatkan bahwa proses penanganan dan pemindahan satwa berisiko menimbulkan stres berat, bahkan kondisi capture myopathy yang dapat berujung kematian. Karena itu, setiap rencana translokasi harus mempertimbangkan risiko biologis, kondisi satwa, serta kesiapan habitat tujuan secara mendalam.
“Mohon maaf Pemerintah Republik Indonesia, kami mohon hentikan wacana ini. Jangan gunakan strategi test the water, karena ini mengerikan, taruhannya kepunahan. Lebih baik kita semua memikirkan rumah yang ada daripada pindah dan beli rumah baru. Perbaiki dan lindungi habitat sebaik-baiknya,” tegasnya.
Pemuda PUI dan Relawan TIK Banten menyampaikan empat tuntutan kepada pemerintah pusat, yakni meninjau ulang rencana relokasi Badak Jawa, memprioritaskan perlindungan habitat asli di Ujung Kulon, membuka kajian ilmiah secara transparan, serta melibatkan masyarakat lokal, ulama, akademisi, pegiat literasi digital, dan pemerhati lingkungan dalam perumusan kebijakan.
Mereka berharap pemerintah tidak terburu-buru mengambil keputusan strategis terkait masa depan Badak Jawa dan menjadikan perlindungan habitat, keselamatan satwa, serta kepentingan ekologis sebagai pertimbangan utama.














