by

Kades Mekarsari Diduga Mengkomersilkan Lahan Fasos dan Fasum

-Daerah-119 views

NASIONALXPOS.CO.ID, BEKASI – Pembangunan foodcourt dilahan fasos yang diduga belum diserahkan ke Pemda dijadikan lahan bisnis kuliner dan diduga disewakan oleh beberapa oknum melalui BUMDES di RW.008, Perumahan Kompas Indah, Desa Mekasari, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi Jawa Barat (17/11/2020).

Kini menjadi sebuah perbincangan masyarakat luas, pasalnya lahan tersebut disewakan dengan harga yang cukup besar, kini mulai disoroti masyarakat kabupaten Bekasi, apakah PAD nya masuk kas daerah atau tidak..?Adapun banyak regulasi yang mengatur tata kelola Fasos dan Fasum, agar Aset-aset daerah bisa tertata rapi dan tempat pengunaan atau fungsi sehingga tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, misalnya seperti : Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 9 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman Di Daerah dan sesuai Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 11/2008 tentang Pedoman Keserasian Kawasan Perumahan dan Permukiman, setiap pengembang wajib menyediakan fasilitas umum (fasum) dan fasilitas sosial (fasos), Fasiltas yang dimaksud itu antara lain seperti jalan penghubung, drainase, taman bermain, tempat ibadah dan ruang terbuka hijau.

Baca juga: Kades Mekarsari Diduga Bangun Foodcoort Lahan Fasos Perumahan Kompas Indah

Undang-undang Nomor.1 Tahun 2011 Tentang Perumahan Dan Kawasan Pemukiman. Pasal 47 UU PKP :
“Bahwa prasarana, sarana dan utilitas umum yang telah selesai dibangun oleh setiap orang harus diserahkan kepada pemerintah kabupaten/Kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 144 UU PKP :
“Bahwa Badan hukum yang menyelenggarakan pembangunan perumahan dan kawasan pemukiman, dilarang mengalih fungsikan prasarana, sarana dan utilitas umum diluar fungsinya,”

Kasi Bidang Fasos di Dinas Tata Ruang perumahan dan pemukiman Kabupaten Bekasi. Ahyat, saat ditemui diruang kerjanya. Mengatakan, bahwa dirinya juga baru menduduki jabatan beberapa hari ini, dan sementara saya terima informasi dari teman-teman wartawan dan nanti segera dilakukan identifikasi bersama Seksi pengawasan dan pengendalian,” katanya Kepada Tim Asosiasi Wartawan Profesional Indonesia (AWPI).

“Nanti akan kita cek kelapangan, memang benar dalam hal ini kalau itu tanah Kas Desa dan jelas kewenangan Desa, akan tetapi ini fasos yang ada di perumahan,” tambah Ahayat.

“Yang jelas akan di identifikasi dulu bersama kasi wasdal. cek bersama ke lapangan, dan selain itu akan dicek dari administrasinya bagaimana mengenai tanah fasos tersebut,” tuturnya.

Lebih lanjut Ahayat menegaskan tanah fasos harus diserahkan ke Pemda berikut Berita Acaranya Serah Terima ( BAST ) Yang sebenarnya fasos itu dapat dimanfaatkan oleh masyarakat yang ada di perumahan,” pungkasnya Kepada Tim Asosiasi Wartawan profesional Indonesia (AWPI) diakhir wawancara.

Sementara pantauan para awak media yang tergabung satu tim AWPI, terus melakukan pendalaman lahan Fasos tersebut, sudah peruntukannya atau tidak, sehingga bertentangan dengan regulasi yang sudah di undangkan, sehingga aset-aset daerah bisa dikelola dengan baik sesuai peruntukannya, sebab harus tercatat dalam Daftar Inventaris Barang (DIB) sebagai aset barang milik daerah, harus di jadikan Sumber Pendapatan Asli Daerah.

‌(Red)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed