NASIONALXPOS.CO.ID, KABUPATEN TANGERANG – Ratusan massa dari Gerakan Kesejahteraan Relawan Nusantara (KAWAN) menyerbu Gedung DPRD dan Kantor Bupati Kabupaten Tangerang pada Selasa, 9 Desember 2025.
Mereka menuntut transparansi total atas dugaan buruknya pengelolaan Perumda Pasar Niaga Kertaraharja (PNKR) dan meminta pemerintah membuka dokumen keuangan periode 2020–2025.
Aksi ini merupakan tindak lanjut dari ultimatum yang sebelumnya disampaikan secara resmi kepada DPRD dan pemerintah daerah.
Koordinator Lapangan sekaligus Ketua DPD Gerakan KAWAN Kabupaten Tangerang, Samudi, memimpin jalannya demonstrasi bersama pedagang pasar, mahasiswa, dan masyarakat sipil.
“Uang rakyat berputar tanpa manfaat yang jelas. Ini bukan lagi sekadar salah urus, PNKR sudah kehilangan marwah sebagai BUMD,” ujarnya dalam orasi.
Gerakan KAWAN menilai di bawah kepemimpinan Dirut Finny Widiyanti, PNKR mengalami degradasi fungsi dengan laporan keuangan yang dinilai tidak transparan, aset pasif, dan PAD yang dianggap tidak logis. Mereka menyebut problem ini bukan teknis, tetapi kegagalan manajerial yang harus dipertanggungjawabkan secara hukum.
Komisi 3 DPRD Kabupaten Tangerang turut disorot. Gerakan KAWAN menilai fungsi pengawasan dewan tidak berjalan maksimal, bahkan dianggap menghindar dari permintaan klarifikasi publik.
Setiba di Kantor Bupati, massa disambut Sekda Soma Atmaja. Ia mengakui adanya persoalan serius dalam tubuh PNKR dan menyebut pemerintah telah membentuk Tim Evaluasi yang melibatkan unsur Sekda, Asisten Daerah dan Bagian Ekonomi.
Namun, tuntutan pencopotan Direksi disebut tidak dapat dilakukan serta-merta, tetapi harus melalui mekanisme Dewan Pengawas dan keputusan Kuasa Pemilik Modal (KPM) oleh Bupati.
Ketua Umum DPP Gerakan KAWAN, Kamaludin, menilai pemerintah tidak boleh menjadikan proses formal sebagai tameng penundaan.
“Tanpa pembukaan dokumen publik, evaluasi hanya kosmetik. Kami menuntut transparansi menyeluruh,” tegasnya.
Ia juga menyampaikan bahwa Gerakan KAWAN telah mengantongi dokumen, bukti transaksi, hingga rekaman yang diduga kuat mengarah pada praktik pungli dan indikasi korupsi. Semua barang bukti disebut siap untuk dilaporkan ke Kejaksaan Tinggi Banten.
Gerakan KAWAN menegaskan aksi 9 Desember bukan akhir, tetapi awal dari tekanan publik agar PNKR dibenahi. Mereka menunggu langkah nyata pemerintah: Membuka dokumen, memperbaiki manajemen, atau menghadapi eskalasi investigasi publik sekaligus potensi proses hukum. (Red)
