Scroll Untuk Baca Berita
Nasional

Pangdam II/Swj Ikuti Rakor Penanganan Aktivitas Pengeboran Liar Sumur Minyak

1244
×

Pangdam II/Swj Ikuti Rakor Penanganan Aktivitas Pengeboran Liar Sumur Minyak

Sebarkan artikel ini

NASIONALXPOS.CO.ID, PALEMBANG – Pangdam II/Sriwijaya Mayjen TNI Agus Suhardi, mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) dalam rangka menindaklanjuti penanganan aktivitas pengeboran liar sumur minyak bumi oleh masyarakat di Provinsi Sumsel dan Jambi, bertempat di Ballroom Hotel Novotel Palembang Jalan R. Sukamto Palembang, Selasa (19/10/2021).

Kegiatan Rakor tersebut, diikuti juga oleh Kapolda Sumsel Irjen Pol Toni Harmanto, Dirjen Migas Kementrian ESDM RI Dr Ir Tutuka Ariadji, Gubernur Sumsel H Herman Deru, Dandim 0401/Muba Letkol Arh Faris Kurniawan, Kajati Sumsel Drs M Rum, Waka Pengadilan Tinggi Dr Hj Nirwana, para Kepala Instansi dan Institusi Provinsi Sumsel, Forkopimda Kabupaten Muba dan Kabupaten Pali.

BACA JUGA :  Cegah Penyebaran Covid-19, Pangdam II/Swj Ajak Semua Lapisan Perketat Larangan Mudik

Gubenur Sumsel H Herman Deru dalam sambutannya menyampaikan, penyelesaian masalah illegal drilling yang belakangan marak harus dilakukan dengan komperhensif.

“Dengan demikian diharapkan penyelesaian tidak menimbulkan pengangguran dan tidak juga memicu adanya pelanggaran,” kata Gubernur.

Di kesempatan itu, Pangdam II/Swj Mayjen TNI Agus Suhardi juga menyampaikan bahwa, untuk jajaran Kodam II/Swj siap mendukung dan membantu mengamankan kebijakan pemerintah Provinsi Sumsel dan Kabupaten Muba terkait kebijakan pengolahan sumur minyak Illegal Driling.

“Untuk memutuskan kegiatan Illegal Driling harus dimulai/dipotong pada bagian hilirnya,” tegas Pangdam.

BACA JUGA :  Pasca Libur Idul Fitri, Pangdam II/Swj Pimpin Apel Bersama

Kemudian, Dirjen Migas Kementrian Migas RI Prof Ir Tutuka Ariadji mengatakan, tim akan bekerja secara multisektoral.

“Yaitu, terkait pemberitaan, penegakan hukum dan evaluasi, serta kerangka rancangan revisi Permen ESDM No.1/2008 tentang pengolahan sumur tua,” ujarnya.

Selanjutnya, Kajati Sumsel Drs M Rum menegaskan, hukum akan digunakan sebagai jalan terakhir dan untuk menginventarisir permasalahan secara Obyektif, dibuat regulasi yang baik yang membuat masyarakat bisa hidup.

“Negara dan pemerintah tidak terbebani dan semuanya tidak lepas tangan terhadap permasalahan ini,” tandasnya.

Sementara itu, Kapolda Sumsel Irjen Pol Toni Harmanto menjelaskan, tahun 2021 Polda Sumsel berhasil menutup sebanyak 1.701 sumur. Banyak aspek yang berpengaruh, seperti aspek sosial, budaya, ekonomi, keamanan, geografi dan lingkungan.

BACA JUGA :  Pangdam II/Swj bersama Forkopimda Sumsel Pantau Situasi Kamtibmas di Palembang

“Belum ada data yang jelas terhadap identifikasi baik lokasi dan kepemilikan pengolahan sumur minyak yang berada di Wilayah Sumsel (KUD/Masyarakat), serta belum ada identifikasi data sumur yang dikelola oleh KUD untuk diperjual belikan,” ungkapnya.

“Masyarakat harus sejahtera, namun hukum harus tetap ditegakkan dan harus dibuat regulasi yang jelas untuk menghindari pelanggaran hukum dan hukum pun bisa ditegakkan. Negara harus hadir terkait permasalah pengolahan sumur Illegal Driling di masyarakat,” tandasnya. (Siti Rohmah)