NASIONALXPOS.CO.ID, TANGERANG – Kebijakan larangan berjualan di depan SMP Negeri 2 Sepatan Timur, Desa Jati Mulya, Kecamatan Sepatan Timur, Kabupaten Tangerang, menuai keluhan warga sekitar. Sejumlah pedagang mengaku kehilangan tempat mencari nafkah setelah pihak sekolah disebut tidak lagi mengizinkan mereka berjualan di area depan sekolah.
Keluhan tersebut disampaikan Bibi (40), salah seorang warga yang sebelumnya berjualan di sekitar lingkungan sekolah. Ia mengaku, sebelum terjadi pergantian kepala sekolah, pedagang masih diperbolehkan berjualan di lokasi tersebut dengan menggunakan lapak sederhana menyerupai kantin.
“Dulu-dulu boleh berjualan kita, Pak. Ada di dekat sekolah seperti kantin gubuk. Sekarang saat gantinya kepala sekolah yang baru, kita tidak boleh lagi jualan di depan sekolah. Katanya, menurut pihak sekolah, itu sudah menjadi aturan dari pemerintah,” ungkap Bibi saat ditemui awak media nasionalxpos.co.id, Minggu (15/11/2026).
Bibi juga mengungkapkan adanya dugaan skema penjualan melalui penitipan barang kepada pihak sekolah atau guru. Namun, menurut pengakuannya, skema tersebut membuat pedagang keberatan karena harga dan jumlah barang yang dijual berbeda, serta disebut harus berbagi keuntungan dengan pihak sekolah.
“Kalau boleh jualan, harus dititipkan ke pihak sekolah atau guru. Tetapi jumlah dan harganya akan berbeda, dan kami pun harus berbagi keuntungan dengan pihak sekolah. Kami tidak mau, Pak, karena kasihan kepada anak murid,” jelasnya.
Ia menambahkan, pihak sekolah bahkan disebut menyarankan para pedagang untuk berjualan di sekolah lain, meskipun mereka merupakan warga yang tinggal di sekitar SMPN 2 Sepatan Timur.
Persoalan ini memunculkan sejumlah pertanyaan yang perlu mendapat penjelasan terbuka dari pihak sekolah. Apakah benar terdapat aturan pemerintah yang secara khusus melarang warga berjualan di depan lingkungan sekolah? Jika memang ada, regulasi apa yang menjadi dasar kebijakan tersebut?
Selain itu, dugaan adanya kewajiban berbagi keuntungan dalam mekanisme penitipan barang juga perlu diklarifikasi agar tidak menimbulkan persepsi negatif di tengah masyarakat.
Di sisi lain, penataan pedagang di lingkungan sekolah tentu perlu mempertimbangkan aspek keamanan, kebersihan, ketertiban, serta perlindungan peserta didik. Namun, kebijakan tersebut juga semestinya disampaikan secara transparan agar tidak merugikan masyarakat tanpa penjelasan yang memadai.
Hingga berita ini diterbitkan, keterangan yang diperoleh masih berasal dari pengakuan salah seorang warga. Awak media belum memperoleh konfirmasi langsung dari kepala SMPN 2 Sepatan Timur mengenai dasar larangan berjualan maupun dugaan mekanisme penitipan barang dan pembagian keuntungan tersebut.
nasionalxpos.co.id membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada pihak sekolah maupun instansi terkait guna memperoleh informasi yang berimbang.
