oleh

PKL Diminta Dana Tendanisasi Hingga 6 Juta Rupiah, Pemilik Ruko Akan Tempuh Jalur Hukum

NASIONALXPOS.CO.ID, KABUPATEN TANGERANG – Musyawarah antara Pedagang Kaki Lima (PKL) dan Pemilik Ruko Blok C1 s/d C4 Ruko pondok permai kelurahan Kuta Baru kecamatan Pasar Kemis, tidak ada titik terang, Selasa (28/9/2021).

Musyawarah yang dipimpin oleh Widodo Kabid Trantibum Satpol PP Kabupaten Tangerang dan dihadiri oleh Muspika Pasar Kemis serta Lurah setempat sepertinya tiada arti, pasalnya PKL tetap berjualan walaupun belum ada titik temu antara perwakilan PKL dengan para pemilik ruko.

Ketika awak Media mewawancarai salah satu PKL yang tidak mau disebutkan namanya, dirinya berjualan karena merasa sudah membayar sejumlah uang sebesar 6 juta rupiah kepada orang yang mengaku petugas Tendanisasi.

“Saya sudah bayar 6 juta rupiah untuk tendanisasi dan lapak yang lainpun sama, kecuali yang tidak punya uang, bisa dicicil 170 ribu rupiah per bulan selama setahun, katanya sih uang pemutihan,” ucapnya. Sabtu (02/10/2021).

Ketika ditanya oleh media uang tersebut untuk apa dan disetor ke siapa, para PKL tidak bisa menjawab pasti, malah disuruh tanya ke koperasi atau ke kelurahan.

“Saya tidak tau mas, nama koperasinya tapi lebih jelasnya silahkan tanya saja ke orang kelurahan,” jawabnya.

H. Asril selaku ketua paguyuban pemilik ruko pondok permai ketika diminta tanggapannya terkait PKL yang masih tetap berjualan, dirinya merasa kecewa karena dalam musyawarah telah disepakati bahwa sebelum ada kesepakatan maka PKL tidak boleh melakukan kegiatan apapun di depan ruko.

“Yang jelas kami kecewa, kalau begini terpaksa kami akan melaporkan ke aparat kepolisian, karena menurut kami ini penyerobotan lahan milik orang lain bahkan menguasai lahan milik orang lain tanpa izin, apalagi sampai ada pungutan sampai 6 juta rupiah,” gerutu H.Asril.

Dirinya juga mempertanyakan kenapa pihak pemerintah setempat seperti tidak bisa berbuat apa-apa, padahal waktu diadakan musyawarah juga tempatnya di kantor kelurahan.

“Ya mudah – mudahan kalau sudah masuk ranah hukum semuanya pasti akan jelas siapa yang bermain dan siapa yang mengambil keuntungan pasti akan jelas dalam persidangan. Sebab kami punya data tanda tangan warga dan hampir 80% warga menolak keberadaan PKL,” ucap perwakilan pemilik ruko.

Ditempat terpisah awak Media mencoba menghubungi Lurah Kuta Baru melalui Whatsapp milikinya, untuk minta konfirmasi dan tanggapannya, tetapi tidak dibalas. (ACL)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed