“Kami mendukung penuh pembentukan Ditres PPA dan PPO di Polda Banten. Dengan struktur khusus ini, penanganan kasus perempuan dan anak diharapkan semakin cepat, profesional, dan berkeadilan,” ujarnya.
Sementara itu, perwakilan BP2MI Budi Novi menyoroti persoalan penempatan pekerja migran nonprosedural yang masih marak di Banten. Ia berharap sinergi dengan Polda Banten mampu menekan praktik ilegal tersebut, terutama keberangkatan pekerja sektor domestik ke Timur Tengah tanpa prosedur resmi melalui Bandara Soekarno-Hatta.
Di akhir kegiatan, Kabidhumas Polda Banten mengajak masyarakat untuk aktif berperan dalam perlindungan perempuan dan anak.
“Jika mengetahui, mendengar, atau melihat praktik yang berpotensi menimbulkan korban terhadap perempuan dan anak, segera laporkan ke Polda Banten, Polres jajaran, atau melalui layanan darurat 110,” pungkasnya. (Adit Edi S)
