NASIONALXPOS.CO.ID, BUNGO – Komisi II DPRD Kabupaten Bungo memberikan teguran keras kepada Direktur RSUD H. Hanafie Muara Bungo, dr. Mustofa, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar Senin (5/5/2025). Teguran ini muncul setelah DPRD menerima banyak keluhan dari masyarakat terkait pelayanan kesehatan yang buruk, fasilitas yang tidak memadai, dan masalah pengolahan limbah (IPAL).
DPRD Soroti Buruknya Layanan dan Fasilitas RSUD
RDP yang digelar di kantor DPRD Bungo ini dihadiri oleh Ketua DPRD Muhammad Adani, Ketua Komisi II Abdul Qodir (Bang Aqur), serta anggota dari Komisi I dan Komisi III. Turut hadir pula Kepala Dinas Kesehatan dr. Syafaruddin Matondang, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Giyatno, serta perwakilan dari RSUD Hanafie, termasuk dewan pengawas dr. Triolit dan Romi Muhammad.
Dalam forum tersebut, DPRD menegaskan bahwa banyak pasien dan keluarga pasien mengeluhkan antrian panjang, kurangnya tenaga medis, serta fasilitas rawat inap yang tak layak. DPRD pun mengeluarkan rekomendasi tegas kepada manajemen rumah sakit agar segera melakukan pembenahan dalam waktu satu bulan.
“Kami tidak mencari-cari kesalahan. Tapi ini demi kepentingan masyarakat Kabupaten Bungo. Rekomendasi ini harus dilaksanakan,” tegas Abdul Qodir, Ketua Komisi II DPRD.
IPAL Jadi Masalah Serius, RSUD Dinilai Tidak Kooperatif
Selain layanan dan fasilitas, persoalan yang paling disorot adalah Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) RSUD yang hingga kini belum tuntas penyelesaiannya. Ironisnya, saat DPRD menyampaikan rekomendasi soal IPAL, pihak RSUD terkesan tidak kooperatif dan mencoba menghindar.
Sikap itu memicu kemarahan para anggota dewan. Bahkan, Ketua DPRD secara tegas menyatakan akan mencatat dalam berita acara bahwa RSUD H. Hanafie menolak rekomendasi DPRD jika tak ada komitmen nyata dari pihak rumah sakit.
“Kalau tidak terima dengan rekomendasi, silakan. Tapi akan kami catat sebagai penolakan resmi,” ujar Ketua DPRD Muhammad Adani dengan nada geram.
RSUD Komit Selesaikan Masalah, Tapi IPAL Masih Menggantung
Setelah mendapat tekanan dari para wakil rakyat, akhirnya pihak RSUD menyatakan siap untuk menyelesaikan permasalahan pelayanan dan fasilitas dalam waktu 1 bulan. Namun untuk persoalan IPAL, mereka berdalih masih harus melakukan konsultasi dengan pihak teknis terkait.
DPRD pun mewajibkan RSUD Hanafie untuk melaporkan perkembangan setiap minggu, agar bisa dipantau sejauh mana rekomendasi telah ditindaklanjuti.
“Kalau perlu, kami akan sidak ke RSUD. Di situ akan terlihat keseriusan mereka. DPRD tidak main-main, ini untuk rakyat Bungo dan Jambi,” pungkas Bang Aqur, sapaan akrab Abdul Qodir. (is)
