KABUPATEN TANGERANG — Janji sekolah gratis di Provinsi Banten kembali dipertanyakan pasalnya di SMAN 33 Kabupaten Tangerang, siswa kelas X disebut – sebut diminta membayar Rp85.000 disetiap bulannya.
Saat dikonfirmasi, Shinta, Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana dan Prasarana SMAN 33 Kabupaten Tangerang, membenarkan adanya permintaan dana tersebut. Namun, ia menyebut permintaan itu merupakan inisiatif komite, bukan pungutan dari pihak sekolah.
“Kesepakatan dari komite,” ujar Shinta.
Menurut Shinta, kondisi SMAN 33 yang baru beroperasi membuat sejumlah fasilitas dan kebutuhan sekolah belum tersedia secara lengkap.
Bahkan, guru disebut sempat mengeluarkan uang secara bersama-sama untuk memenuhi sejumlah kebutuhan sekolah. Mulai dari perlengkapan upacara, alat tulis kantor hingga bahan kebersihan.
“Guru-guru itu menyumbang,” kata Shinta Senin (10/8/2026.
Ia menjelaskan, kondisi tersebut terjadi karena dana BOS sekolah belum cair. Anggaran untuk memenuhi berbagai kebutuhan sekolah diperkirakan baru tersedia pada 2027.
Keterbatasan tersebut kemudian menjadi salah satu alasan komite mengambil inisiatif membantu kebutuhan sekolah.
Namun, bantuan tersebut diwujudkan melalui permintaan Rp85.000 setiap bulan kepada siswa kelas X.
Dengan jumlah siswa sekitar 257 orang, apabila seluruh siswa membayar, dana yang terkumpul mencapai sekitar Rp21,8 juta setiap bulan.
Shinta menyebut permintaan dana tersebut hanya berlangsung sampai Desember 2026. Setelah memasuki 2027, ketika anggaran sekolah diharapkan sudah tersedia, permintaan tersebut disebut tidak akan dilanjutkan.
Namun, Shinta menegaskan bahwa uang tersebut tidak masuk ke kas sekolah.
“Uang juga enggak masuk ke kita. Laporan komite semua,” ujarnya.
Menurut Shinta, pengelolaan dana menjadi ranah komite sehingga pihak sekolah tidak mengetahui secara rinci mengenai laporan dan mekanisme keuangannya.
Pembayaran disebut belum seluruhnya berjalan. Shinta memperkirakan baru sekitar 20 persen yang masih dalam proses.
Kondisi ini kemudian memunculkan sejumlah pertanyaan.
Apakah Rp85.000 setiap bulan tersebut merupakan sumbangan sukarela atau kewajiban?
Siapa yang menetapkan nominalnya?
Untuk apa dana tersebut digunakan?
Dan bagaimana pertanggungjawabannya kepada orang tua siswa?
Shinta mengatakan pihak sekolah meminta orang tua yang keberatan untuk menyampaikan langsung kepada komite karena keputusan tersebut merupakan inisiatif komite.
Ia juga menjelaskan bahwa SMAN 33 memang masih dalam tahap awal karena baru memiliki satu angkatan. Berbagai kebutuhan sekolah masih harus dipenuhi secara bertahap sambil menunggu dukungan anggaran pemerintah.
Namun, kondisi tersebut kembali berhadapan dengan program sekolah gratis yang digaungkan Pemerintah Provinsi Banten.
Di satu sisi, sekolah baru membutuhkan berbagai fasilitas. Di sisi lain, orang tua siswa menerima edaran permintaan dana bulanan.
Pertanyaannya, siapa yang seharusnya memenuhi kebutuhan sekolah negeri yang baru beroperasi?
Apakah melalui anggaran pemerintah atau melalui dana orang tua?
Pihak sekolah berharap kebutuhan tersebut dapat dipenuhi melalui anggaran 2027. Dengan demikian, permintaan dana kepada orang tua disebut tidak akan berlanjut.
Kini, persoalan Rp85.000 per bulan di SMAN 33 menunggu penjelasan dari komite sekolah dan pihak terkait di Pemerintah Provinsi Banten.
Sebab bagi orang tua, persoalannya cukup sederhana.
Jika SMA Negeri dan Swasta di Banten memang gratis, mengapa siswa SMAN 33 masih diminta Rp85.000 setiap bulan?
Pertanyaan tersebut perlu dijawab secara terbuka agar program pendidikan gratis tidak menimbulkan tafsir berbeda di tingkat sekolah. [Udin]
