by

Sosialisasi Pengendalian dan Gratifikasi oleh KPK

-Daerah-141 views

NASIONALXPOS.CO.ID, BLORA – Bupati Blora, H. Arief Rohman, didampingi Wakil Bupati Blora Tri Yuli Setyowati, beserta seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daersh (OPD) dan Camat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora mengikuti sosialisasi pengendalian gratifikasi oleh Sugiarto, perwakilan dari Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), di ruang pertemuan Setda Blora, Rabu (31/3/2021).

“Kita mendengarkan dan mencatat arahan dari Pak Sugiarto, agar menjadi acuan bagi penyelenggaran pemerintahan di Kabupaten Blora dan menjadi target kami untuk Inspektorat supaya bisa mengawal apa yang di bicarakan oleh KPK,” ungkap Bupati.

Bupati mengungkapkan bahwa upaya pencegahan korupsi pada seluruh jajaran Pemkab Blora sangatlah penting. Salah satu upaya menggandeng KPK dengan sosialisasi dalam rangka pengendalian gratifikasi di Kabupaten Blora.

“Upaya pencegahan sangat penting, harus sesuai dengan aturan dan regulasi yang ada. Terimakasih karena sudah diberi rambu-rambu kepada seluruh pimpinan OPD yang ada di Kabupaten Blora ini,” sambungnya.

Pada kesempatan tersebut, Sugiarto mengungkapkan bahwa, gratifikasi nantinya dapat menjadi awal mula masuknya perbuatan korupsi.

“Gratifikasi ini sangat rentan dan berhimpitan dalam kehidupan sehari-hari kita, dan awal mula masuknya perbuatan korupsi,” jelasnya.

“Karena gratifikasi itu adalah akar korupsi, akan merembet pada pemerasan, penyuapan, bahkan benturan dalam kepentingan, penggelapan, perbuatan curang yang ujung-ujungnya menjadi kerugian keuangan negara. Oleh karena itu gratifikasi ini penting kita sampaikan supaya tidak salah kaprah dalam memahaminya,” lanjutnya.

Sugiarto memaparkan karakteristik gratifikasi termasuk yang wajib dilaporkan dan tidak wajib dilaporkan. Pihaknya turut menjelaskan terkait gratifikasi ilegal, sekaligus memberikan arahan dalam menyikapi gratifikasi.

“Pelaporannya bisa dengan dua cara, bisa kepada KPK melalui surat, melalui aplikasi, di email. Kalau tidak bisa datang ke KPK, sampaikan ke Pak Inspektur, ada Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) sebagai perpanjangan tangan KPK dalam rangka melayani memudahkan pelaporan hadiah yang bapak ibu terima,” pungkasnya.

Hadir dalam kegiatan sosialisasi Wakil Ketua DPRD, Asisten I, II, III Sekda, Inspektur Daerah Kabupaten, para Kepala OPD, Camat, dan Kepala Bagian di lingkungan Setda Blora. (Hans)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed