Daerah

Tragedi Sungai Banyu Biru, DPRD Blora Desak Papan Peringatan Permanen

5
×

Tragedi Sungai Banyu Biru, DPRD Blora Desak Papan Peringatan Permanen

Sebarkan artikel ini
IMG 20260708 WA00871
Subroto ketua Komisi D DPRD Blora

NASIONALXPOS.CO.ID,  BLORA – Tragedi tenggelamnya remaja berusia 14 tahun di kawasan wisata alam Sungai Banyu Biru (Kedung), Desa Kedungwungu, Kecamatan Todanan, Kabupaten Blora, mendorong DPRD Blora mendesak pemerintah daerah dan Perhutani segera memasang papan peringatan bahaya secara permanen. Pengawasan di kawasan tersebut juga dinilai perlu diperketat untuk mencegah jatuhnya korban berikutnya.

Ketua Komisi D DPRD Blora, Subroto, menilai kawasan Sungai Banyu Biru membutuhkan perhatian khusus karena disebut kerap menimbulkan korban, terutama dari kalangan anak-anak dan remaja.

Advertisement
file 00000000f95871fa8381970073c004f3
Scroll kebawah untuk lihat berita lainnya.

Desakan tersebut muncul setelah Kiki Danu Pratama (14), warga Desa Bejirejo, Kecamatan Kunduran, meninggal dunia akibat tenggelam saat berenang di kedung tersebut, Minggu (8/11/2026) sore.

Menurut Subroto, pemasangan rambu keselamatan harus dilakukan di sejumlah titik rawan. Bahkan, sebelum memasuki kawasan tersebut perlu dipasang banner berukuran besar yang memberikan peringatan kepada masyarakat mengenai bahaya lokasi.

“Mengingat lokasi itu sangat berbahaya, menurut kami harus dipasang papan peringatan keras di titik-titik tertentu. Sebelum masuk lokasi juga harus ada peringatan berupa banner besar, kemudian di sejumlah titik rawan dipasang papan peringatan,” ujar Subroto saat dikonfirmasi, Senin (9/11/2026).

Ia menegaskan, rambu-rambu tersebut tidak boleh hanya dipasang sementara, melainkan harus bersifat permanen agar setiap pengunjung mengetahui risiko keselamatan ketika berada di kawasan kedung.

“Artinya, papan peringatan itu harus permanen. Mengingat lokasi tersebut merupakan lahan Perhutani dan kondisinya terkesan sepi, sehingga perlu ada perhatian khusus,” tegasnya.

Subroto juga meminta pemerintah daerah berkoordinasi dengan Perhutani sebagai pihak yang memiliki kewenangan atas kawasan hutan tersebut. Menurutnya, pemasangan rambu bahaya harus dibarengi pengawasan langsung, terutama saat hari libur ketika potensi kunjungan masyarakat meningkat.

Ia bahkan menyarankan agar Perhutani menempatkan sedikitnya satu petugas untuk berjaga di sekitar lokasi guna memberikan peringatan kepada pengunjung yang hendak berenang atau melakukan aktivitas berisiko.

“Syukur-syukur pihak Perhutani yang memiliki kewenangan di sana mempunyai perhatian khusus. Apalagi, di sekitar lokasi terdapat persemaian bibit. Kalau ada satu petugas saja dari Perhutani yang standby di lokasi dan memberikan peringatan kepada warga atau masyarakat yang hendak berkunjung, itu akan jauh lebih baik,” ungkapnya.

Menurutnya, keberadaan petugas di lapangan dapat membantu mengingatkan masyarakat agar tidak mengabaikan potensi bahaya di kawasan tersebut.

“Paling tidak, pihak Perhutani ikut membantu mengawasi,” pungkas Subroto.

Tragedi Sungai Banyu Biru menjadi peringatan serius bahwa keselamatan masyarakat di kawasan wisata alam tidak boleh diabaikan. DPRD berharap pemerintah daerah dan Perhutani segera mengambil langkah nyata melalui pemasangan papan peringatan permanen, peningkatan pengawasan, serta pengamanan titik-titik rawan agar kejadian serupa tidak kembali terulang.

Tinggalkan Balasan