NASIONALXPOS.CO.ID, BLORA – Lembaga Masyarakat Pengawas Keuangan Negara (MPKN) Blora menggelar aksi unjuk rasa didepan kantor KPU Blora, Sabtu (2/03/2024).
Aksi unjuk rasa tersebut dilakukan tidak lain adalah untuk menuntut keadilan atas adanya kecurangan yang dilakukan oknum anggota PPK Kecamatan Ngawen yang diduga melakukan pengglembungan suara lewat si Rekap.
Disamping itu, oknum yang melakukan tidak kecurangan tersebut juga tidak dapat sanksi.
Fuad Musofa selaku koordinator lapangan (Korlap) mengungkapkan bahwa hal tersebut jelas pelanggaran berat bahkan bisa masuk ranah pidana.
“Wong sudah ketahuan malling, kok cuma disuruh benerin si Rekap terus tidak diberi sanksi,” ujar Fuad saat dikonfirmasi NASIONALXPOS.CO.ID.
Fuad menjelaskan bahwa dalam pasal 505 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu jelas dinyatakan, Penyelenggara Pemilu yang dengan kelalaiannya mengakibatkan hilang atau berubahnya suara dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun.
“Didalam undang-undang sudah jelas disitu ada sanksi pidananya, kok ini dibiarkan saja,” jelasnya.
“Kami menduga ada upaya menutupi kasus ini, sehingga kami sampaikan akan membongkar kasus ini dan menuntut pihak pihak yang mencoba menutupi kasus ini,” imbuhnya.
Sementara itu, Sukisman selaku ketua Lembaga MPKN menambahkan bahwa kasus ini menciderai proses demokrasi dan menunjukkan terstruktur, masif dan sistematisnya kecurangan dalam pemilu.
“Tentunya publik kecewa dan marah atas kecurangan dengan modus penggelembungan suara oleh oknum PPK Ngawen selaku penyelenggara pemilu” kata Sukisman
“Kami menuntut pelaku di pecat dan di proses pidana karena sudah terpenuhi unsur pidananya, yaitu ada niat, sudah dilakukan diakui serta dibenarkan oleh saksi yaitu anggota PPK Ngawen lainnya,” ungkapnya
Diketahui, dalam aksi unjuk rasa tersebut dikawal ketat oleh pihak keamanan baik Polri dan TNI, dan aksi tersebut berjalan dengan kondusif.
Sampai berita ini diberitakan belum ada konfirmasi dari pihak KPU Blora. (Riyan)
