Rudy juga menjelaskan bahwa anggaran untuk pembangunan fisik di Kabupaten Padang Pariaman mengalami dampak signifikan, mencapai Rp88 miliar, setelah dikeluarkannya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang mengharuskan efisiensi anggaran. Efisiensi ini mencakup pengurangan kegiatan seremonial, studi banding, dan kegiatan lain yang tidak berdampak langsung kepada masyarakat.
“Dalam Inpres tersebut, terdapat penegasan terhadap beberapa sub pembiayaan yang harus kita efisienkan,” terang Rudy, menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk fokus pada kebutuhan masyarakat.
Dengan semangat kolaborasi dan inovasi, pemerintah daerah Padang Pariaman optimis dapat terus memberikan layanan terbaik bagi masyarakat meskipun dalam kondisi anggaran yang terbatas. (Rd)
