NASIONALXPOS.CO.ID, JAMBI –
Gubernur Jambi Dr. H. Al Haris, S.Sos., M.H. menegaskan bahwa penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi Jambi Tahun 2026 dilakukan secara realistis, kredibel, dan berkelanjutan, meskipun menghadapi keterbatasan kemampuan fiskal daerah.
Hal itu disampaikan Al Haris saat menghadiri Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jambi, dalam rangka Penyampaian Nota Keuangan RAPBD 2026 dan pembahasan Ranperda Perubahan Ketiga atas Perda Nomor 8 Tahun 2016 tentang Susunan Perangkat Daerah, di Gedung DPRD Provinsi Jambi, Kamis (30/10/2025).
Menurut Gubernur Al Haris, APBD Jambi 2026 diarahkan untuk menjadi instrumen fiskal dalam mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat.
“Dengan memperhatikan kondisi ekonomi dan kemampuan keuangan daerah, kita tetap berkomitmen menjadikan APBD sebagai sarana memperkuat ekonomi rakyat dan meningkatkan pelayanan publik,” ujar Al Haris.
Ia menegaskan, penyusunan RAPBD 2026 berpedoman pada tiga kebijakan utama, yakni:
- Kebijakan Pendapatan Daerah yang mendorong ruang gerak perekonomian.
- Kebijakan Belanja yang berfokus pada belanja produktif dan prioritas — seperti peningkatan ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan pembangunan berkelanjutan.
- Kebijakan Pembiayaan untuk memperkuat daya tahan fiskal serta menjaga defisit agar tetap terkendali.
Dalam paparannya, Gubernur Al Haris mengungkapkan pendapatan daerah tahun 2026 ditargetkan Rp3,71 triliun, menurun 18,73 persen dibanding tahun 2025 yang mencapai Rp4,57 triliun.
Dari jumlah tersebut, Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditargetkan Rp1,90 triliun atau 51,25 persen dari total pendapatan, turun 8,13 persen dibanding tahun sebelumnya.
Penurunan terbesar terjadi pada pajak kendaraan bermotor akibat penerapan opsen pajak kendaraan dan bea balik nama yang kini dialihkan ke kabupaten/kota.
Sementara itu, retribusi daerah turun 4,51 persen dari Rp206,11 miliar menjadi Rp196,82 miliar. Hasil pengelolaan kekayaan daerah serta pendapatan lain-lain juga mengalami penurunan masing-masing 23,39 persen dan 35,36 persen.
“Penurunan ini bukan karena kinerja melemah, tapi karena perhitungan yang lebih cermat dan realistis, menyesuaikan dengan tren realisasi pendapatan 2025,” jelas Gubernur Al Haris.
Di sisi pembiayaan, Pemprov Jambi memproyeksikan penerimaan sebesar Rp64,67 miliar dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun 2025. Dana tersebut digunakan untuk menutup defisit anggaran sebesar Rp64,53 miliar serta pembayaran cicilan utang kepada PT Simota Putra Parayudha senilai Rp147,10 juta terkait pembangunan Gedung Bea dan Cukai Jambi.
“Dengan keterbatasan anggaran, belanja diarahkan untuk sektor yang langsung menyentuh masyarakat agar memberi multiplier effect bagi kesejahteraan,” tegasnya.
Di akhir sambutan, Al Haris berpesan agar seluruh kepala perangkat daerah di lingkungan Pemprov Jambi berinovasi dan proaktif mencari sumber pembiayaan baru, serta memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat dan para pemangku kepentingan.
“Perlu inovasi dan kolaborasi lintas sektor agar target kinerja tercapai dengan efektif dan efisien,” pungkasnya. (Is)
