NASIONALXPOS.CO.ID, JAMBI – Perkembangan teknologi Artificial Intelligence (AI) atau kecerdasan buatan kini menjadi faktor penting dalam transformasi komunikasi publik. Di balik berbagai kemudahan yang ditawarkan, AI juga menghadirkan tantangan serius yang perlu diantisipasi oleh insan humas dan pengelola informasi publik.
Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Provinsi Jambi, Drs. Ariansyah, M.E., saat menjadi narasumber dalam Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Humas Siginjai Sakti Wira Bhakti yang berlangsung di Lantai III Mapolda Jambi, Senin (8/6/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri jajaran Bidang Humas Polda Jambi, PPID Polda Jambi, serta diikuti secara virtual oleh Kasi Humas Polres dan Polresta, Kapolsek, hingga Kanit Humas dari seluruh wilayah Provinsi Jambi.
Dalam paparannya, Ariansyah menjelaskan bahwa AI telah digunakan secara luas dalam berbagai aktivitas kehumasan, mulai dari monitoring media otomatis, analisis sentimen publik, penyusunan draf konten komunikasi, hingga pemetaan tren percakapan masyarakat di ruang digital.
“AI mampu meningkatkan efisiensi kerja humas, terutama dalam mengolah data dan menganalisis informasi dalam jumlah besar. Namun, keputusan strategis, proses verifikasi informasi, dan publikasi akhir tetap harus berada di bawah kendali manusia yang kompeten,” tegas Ariansyah.
Ia menambahkan, transformasi digital telah mengubah pola konsumsi informasi masyarakat. Publik kini lebih banyak mengakses informasi secara instan melalui platform digital dan cenderung menyukai konten visual maupun video pendek dibandingkan artikel panjang.
Menurutnya, kondisi tersebut membuat masyarakat tidak lagi menjadi penerima informasi pasif, tetapi turut aktif memberikan respons secara cepat terhadap setiap isu yang berkembang. Karena itu, institusi pemerintah dituntut semakin responsif, transparan, dan terbuka dalam membangun komunikasi publik.
Di tengah derasnya arus informasi digital, Ariansyah mengingatkan bahwa ancaman disinformasi, misinformasi, malinformasi, hingga teknologi deepfake diprediksi menjadi tantangan utama pada tahun 2026.
Untuk mengantisipasi hal tersebut, ia menekankan pentingnya strategi manajemen media yang terstruktur melalui tahapan monitoring, pemetaan isu (issue mapping), membangun hubungan dengan media (media relations), meningkatkan keterlibatan publik (engagement), hingga melakukan evaluasi secara berkala.
Selain itu, setiap institusi juga harus memiliki mekanisme penanganan krisis komunikasi yang jelas, mulai dari deteksi isu, verifikasi data, penyusunan pesan utama, penunjukan juru bicara, penerbitan pernyataan resmi, hingga pemantauan respons publik setelah informasi disampaikan.
Ariansyah menegaskan bahwa komunikasi publik memiliki peran strategis dalam mendukung keberhasilan pembangunan daerah. Melalui komunikasi yang efektif, pemerintah dapat menjelaskan tujuan kebijakan, manfaat yang diterima masyarakat, dampak strategis yang dihasilkan, serta capaian pembangunan yang telah diwujudkan.
“Narasi pembangunan berfungsi untuk menjelaskan tujuan kebijakan, manfaat yang diperoleh masyarakat, dampak strategis yang dihasilkan, serta capaian nyata yang telah diraih pemerintah,” pungkasnya. (Is)
